Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/08/2014, 17:15 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial memantau sidang kasus tindak pidana korupsi proyek Hambalang dengan terdakwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pemantauan tersebut atas permintaan Ormas bentukan Anas, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).

"Pemantau atas permintaan PPI," kata Komisioner KY, Taufiqurrahman Syahuri, di Jakarta, Senin (25/8/2014), seperti dikutip Antaranews.com.

Dia mengungkapkan, sidang lanjutan perkara korupsi Hambalang akan dipantau Komisioner KY bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Eman Suparman dengan didampingi dua staf KY.

Taufiq mengatakan, PPI menyampaikan majelis hakim yang memimpin sidang kasus Hambalang sudah adil karena memberikan waktu yang cukup kepada Anas untuk mengklarifikasi keterangan saksi.

"Mereka (PPI) ingin memberikan dukungan persidangan yang sudah bagus ini," kata komisioner bidang rekrutmen hakim ini.

Menurut Taufiq, hal ini berbeda dari biasanya. Kebanyakan, permintaan pemantauan sidang karena rasa khawatir hakimnya tak proposional.

"Bagi saya kalau memang tidak terbukti dan seharusnya bebas, ya jangan dihukum. Dan sebaliknya, kalau memang seharusnya dihukum, ya hakim jangan membebaskan," katanya.

Taufiq menegaskan, KY akan mendukung para hakim yang bekerja profesional dan memberikan sanksi kepada para pengadil yang tidak profesional.

"Itu tugas konstitusional KY menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan perilaku hakim," kata Taufiq.

Sidang kasus korupsi Hambalang dengan terdakwa Anas pada Senin ini, menghadirkan saksi, salah satunya mantan Bendahara Paratai Demokrat, M Nazaruddin. Majelis hakim yang mengadili Anas terdiri atas Haswandi sebagai ketua majelis hakim dan anggotanya Trimharyadi, Aswijon, Slamet Subagyo, Joko Subagyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com