Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Ajukan Fadli Zon dan Ahmad Muzani Jadi Calon Ketua DPR

Kompas.com - 25/08/2014, 14:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Partai Gerindra mengajukan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani sebagai calon ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka diajukan karena merupakan pimpinan pengurus partai dan juga memiliki kapasitas.

"Mereka itu adalah pimpinan partai dan kapasitasnya cukup baik dibandingkan orang-orang baru yang tidak dikenal di Gerindra. Jujur, saya banyak tidak tahu yang terpilih dari Gerindra itu," ujar politisi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (25/8/2014).

Desmond mengatakan, pengajuan dua nama itu juga sangat bergantung pada tindak lanjut gugatan judicial review terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) di Mahkamah Konstitusi. Apabila gugatan itu ditolak, mekanisme pemilihan ketua DPR akan mengikuti UU MD3 baru, yakni dengan voting, di mana semua fraksi bisa mengajukan calonnya. Namun, apabila gugatan itu diterima, DPR harus menggunakan UU Nomor 27 Tahun 2009, yakni ketua DPR menjadi hak partai pemenang pemilu.

Mengenai kemungkinan Gerindra melobi partai lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, Desmond menilai hal itu sangat memungkinkan. Saat ini, Partai Golkar juga berambisi menduduki kursi ketua DPR. Nama-nama yang diajukan Golkar meliputi Setya Novanto, Fadel Muhammad, Ade Komarudin, Agun Gunanjar, dan Airlangga Hartarto.

Desmond berpendapat, bisa saja Golkar tidak menargetkan posisi ketua DPR sehingga partai berlambang pohon beringin itu bisa mengalah untuk Gerindra. "Apakah itu target Golkar atau tidak, ya bisa saja. Tapi, sekarang belum kami bahas," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com