Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak Ingin Karakter "Blusukan"-nya Rusak karena Paspampres

Kompas.com - 23/08/2014, 06:23 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo meminta Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) merampingkan pengamanan untuk dirinya. Permintaan perampingan tersebut untuk memastikan dia tetap punya keleluasaan saat terjun ke tengah masyarakat.

"Pak Jokowi tidak ingin karakternya yang suka blusukan jadi berubah. Jadi, tolong disesuaikan, tetapi tidak berlebihan dalam pengawalan," kata Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto, Jumat (22/8/2014) malam.

Menurut Andi, materi perampingan pengawalan itu merupakan materi rapat yang digelar dadakan oleh Jokowi dengan melibatkan tiga kolonel dari Paspampres. Rapat tersebut digelar di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.

Andi mendampingi Jokowi bersama anggota Dewan Penasihat Tim Transisi Luhut Pandjaitan. Paspampres diwakili oleh tiga kolonelnya karena pada hari yang sama komandan Paspampres sedang bertugas mengawal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Papua dan wakil komandan Paspampres sedang berada di luar negeri.

Uji coba

Tiga kolonel Paspampres itu, kata Andi, menyatakan siap menyesuaikan pengamanan untuk Jokowi. Penyesuaian pengamanan itu akan diuji coba mulai Sabtu (23/8/2014). "Jokowi masih ingin berinteraksi dengan masyarakat. Pada dasarnya Paspampres bukan untuk mendikte pengamanan, tapi untuk menjaga presiden supaya lebih aman," ujarnya.

Diketahui, mulai Jumat (22/8/2014) siang, Jokowi mendapat pengamanan VVIP Paspampres. Pengamanan VVIP berupa melekatnya tujuh kendaraan personel dan tiga pasukan motor. Jumlah total personel yang melekat ke pengamanan Jokowi sebanyak 30 orang.

Pengamanan tersebut telah diserahterimakan di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kendati demikian, Jokowi memastikan bahwa pengamanan tersebut tidak akan menjadikan dirinya eksklusif. Jokowi berjanji akan mengatur Paspampres agar dia bisa tetap dekat dengan rakyat saat blusukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Nasional
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Nasional
Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi 'High Decker'

Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi "High Decker"

Nasional
KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Nasional
LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com