Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seminggu Dibuka, Baru 2 Orang Daftar Calon Pimpinan KPK

Kompas.com - 22/08/2014, 14:19 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Lowongan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi masih sepi peminat. Sejak pendaftaran dibuka pada 15 Agustus 2014 hingga Jumat (22/8/2014), baru dua orang yang tercatat mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK.

"Sedikit sekali, ya (pendaftarnya), ini baru beberapa hari kerja," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin selaku ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jumat.

Meskipun baru dua orang yang mendaftarkan diri, Amir optimistis pendaftar akan terus bertambah hingga Pansel menutup pendaftaran pada 3 September mendatang. Belajar dari pengalaman sebelumnya, kata Amir, pendaftar akan lebih ramai dalam beberapa hari menjelang penutupan.

Pansel Calon Pimpinan KPK dibentuk untuk mencari pengganti Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yang akan pensiun Desember 2014. Pansel akan melakukan seleksi dan mengirimkan dua nama calon yang kemudian akan diuji kelayakan dan kepatutannya di Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Pansel, mereka yang mendaftarkan diri harus memenuhi syarat sesuai Pasal 29 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Syarat-syaratnya sebagai berikut:

1.  Warga Negara Republik Indonesia

2.  Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

3.  Sehat jasmani dan rohani

4.  Berijazah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang- kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan

5.  Berumur  sekurang-sekurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan (terhitung pada tanggal 10 Desember 2014);

6.  Tidak pernah melakukan perbuatan tercela

7.  Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik

8.  Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik

9.  Melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK

10. Tidak  menjalankan  profesinya  selama  menjadi  anggota KPK

11. Mengumumkan  kekayaannya   sesuai   dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku

Berkas pendaftaran calon harus sudah diterima Pansel paling lambat pada 3 September 2014 pukul 16.00 WIB dengan melampirkan:

1.  Daftar Riwayat Hidup (formulir F1)

2.   Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi NPWP

3.   Fotokopi Ijazah yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan/instansi yang berwenang baik S1, S2, maupun S3

4.   Surat Keterangan pengalaman kerja dari instansi tempat bekerja

5.   Pas foto berwarna terbaru 3 (tiga) lembar ukuran (4x6 cm)

6.   Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada Rumah Sakit

7.   Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli dan masih berlaku

8.   Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- dan bertanggal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menjadi pengurus salah satu partai politik (formulir F2)

9.   Daftar harta kekayaan (formulir F3)

10. Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- dan bertanggal, bahwa apabila terpilih menjadi anggota Pimpinan KPK bersedia: a. Melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya (formulir F4); b.  Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota komisi (formulir F5).

Berkas Pendaftaran dapat disampaikan langsung kepada Sekretariat Panitia Seleksi atau dikirimkan melalui pos tercatat, dengan alamat: Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi d/a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl. HR Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan Telepon : 021-5274887 / Email: pansel.kpk@kemenkumham.go.id 

Informasi dan formulir juga dapat diunduh di website www.kemenkumham.go.id/panselkpk

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com