Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Hadapi Situasi Berbeda, PDI-P Komunikasi dengan Semua Partai

Kompas.com - 21/08/2014, 17:05 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua DPP PDI-Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya menjalin komunikasi dengan semua partai untuk mempersiapkan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Maruarar, hal ini dilakukan karena situasi politik yang akan dihadapi PDI-P berbeda dengan posisi oposisi dalam 10 tahun terakhir.

"Kita komunikasi dengan semua partai. Karena kita butuh masukan untuk pemerintahan lima tahun ke depan. Situasi ini terasa berbeda bagi kami setelah 10 tahun berada di luar pemerintahan," kata Maruarar di Kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2014).

Namun, Maruarar belum menyebutkan partai mana saja yang bakal ikut bergabung dengan koalisi Jokowi-JK. Saat ini, ia melihat beberapa partai sedang mengalami dinamika untuk menentukan arah politik setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilpres nantinya.

Maruarar tak menampik mengenai sinyal bakal merapat dari Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat seperti diungkapkan Jokowi beberapa waktu lalu.

"Dengan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), komunikasi Pak Jokowi itu justru sangat baik," ucapnya.

Meski demikian, untuk bisa bergabung dalam gerbong koalisinya, menurut Maruarar, tetap ada syarat, yakni tidak pragmatis atau tidak bagi-bagi kekuasaan. Selain itu, tidak saling menjatuhkan dan bisa bekerja sama.

"Seperti yang Pak Jokowi selalu bilang, tanpa syarat," ujar Maruarar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com