Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agus Gumiwang Kesulitan Mencari Tahu Surat DPP Golkar ke KPU

Kompas.com - 20/08/2014, 15:25 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku kesulitan untuk mencari tahu surat dari DPP Golkar ke Komisi Pemilihan Umum untuk tidak melantiknya bersama Nusron Wahid menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Sebagai pihak terkait, Agus merasa ia harus tahu perihal surat tersebut. Ia merasa partai sudah secara sepihak mengambil kebijakan yang merugikan dirinya bersama Nusron yang telah mendapat mandat langsung dari rakyat untuk menjadi anggota Dewan.

"Kami mencoba dan berupaya untuk mendapatkan copy surat tersebut ke DPP Golkar. Tapi kenapa DPP tidak mengizinkan kami untuk mengambil itu. Seharusnya kami sebagai pihak terkait, harusnya kami tahu," kata Agus dalam konferensi pers di kawasan SCBD Jakarta Selatan, Rabu (20/8/2014).

Agus mengaku mengetahui surat DPP ke KPU tersebut melalui media massa. Merasa hal ini sudah menabrak aturan partai, Agung bersama dua kader yang dipecat lainnya, yaitu Nusron dan Poempida Hidayatullah, akan berupaya untuk merebut kembali hak-haknya sebagai kader Golkar.

Agus menyebutkan, saat ini ia, Nusron, dan Poempida tengah mempersiapkan gugatan keputusan pemecatan mereka dari DPP kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 

"Kami akan mengambil langkah apapun untuk perlawanan, contohnya adalah gugatan kepada PTUN yang sedang disiapkan kini oleh teman-teman lawyer kami. Secepat mungkin akan disiapkan," ucap Agus yang juga anak dari politisi senior Golkar, Ginandjar Kartasasmita, ini.

Agus Gumiwang adalah caleg Golkar yang terpilih dari daerah pemilihan Jawa Barat II, sementara Nusron Wahid adalah caleg terpilih Golkar di daerah pemilihan Jawa Tengah II.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com