Kartu Indonesia Sehat Terancam Tak Masuk RAPBN 2015, Ini Kata Jokowi

“Kalau enggak bisa (masuk RAPBN 2015) ya nanti di perubahan (RAPBN-P 2015, red) juga bisa,” ujar Jokowi usai menghadiri Hari Pramuka ke-53 di Cibubur, Jakarta, Kamis (14/8/2014). Bila Kartu Indonesia Sehat tak masuk RAPBN 2015 dan APBN 2015 setelah pengesahannya, maka pelaksanaan program itu pun dipastikan akan tertunda.

Padahal, Jokowi pernah menyampaikan ingin langsung tancap gas dengan program-program prioritasnya begitu dilantik menjadi presiden. Ketika ditanya lebih lanjut soal tanggapan atas nota keuangan yang akan disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Jumat (15/8/2014), Jokowi menjawab, "Saya belum tahu isinya apa."

Polemik transisi

Proses transisi pemerintahan Presiden SBY kepada Jokowi mulai memunculkan perdebatgan, tak terkecuali soal penyusunan RAPBN 2015. Penyusunan anggaran tersebut masih dilakukan oleh pemerintahan SBY sekalipun pelaksananya kelak adalah pemerintahan presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2014.

Tim presiden terpilih Jokowi ingin RAPBN 2015 sudah memasukkan program-program prioritas yang diusung Jokowi-Jusuf Kalla. Dua program prioritas yang selalu dikampanyekan pasangan ini adalah Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

Menanggapi hal ini, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah mengatakan, Jokowi-JK tak bisa memasukkan program prioritas ke dalam RAPBN 2015 karena penyusunannya sudah dilakukan dari Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga pada Januari-April 2014. ”Kalau mau dimasukkan sekarang, nanti akan mengulang proses dari awal," ujar dia.

Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut menegaskan pula bahwa pembahasan RAPBN 2015 masih menjadi otoritas pemerintahan SBY bersama DPR periode 2009-2014. Apabila Jokowi-JK ingin memasukkan program prioritasnya, ujar Firmansyah, paling cepat adalah dalam pembahasan RAPBN-P 2015 yang pengajuannya sudah bisa dilakukan pada 2 Januari 2015.

Anggaran

Tak hanya masalah birokrasi pembahasan anggaran, program prioritas Jokowi seperti Kartu Indonesia Sehat juga harus dipastikan tidak bertabrakan dengan alokasi anggaran lain semisal untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang sudah terlebih dulu ada.

Penanggung Jawab Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Kota Pasuruan Agus Widjanarko dalam kolom opini KOMPAS mengungkapkan, Jokowi harus berhati-hati dalam menerapkan Kartu Indonesia Sehat.

Pasalnya, kata Agus, BPJS sudah memiliki dasar hukum kuat dengan adanya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan aturan kementerian terkait. “Sulit membayangkan kalau pengimplementasian KIS adalah dengan menggeser keberadaan BPJS Kesehatan –terlepas dari masih banyaknya kendala dalam pelaksanaannya di lapangan– karena legalitas BPJS Kesehatan sudah jelas dan cukup kuat,” tulis dia.