Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaga Etika, Tim Transisi Jokowi-JK Temui SBY Setelah Putusan MK

Kompas.com - 09/08/2014, 17:53 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Tim transisi yang dibentuk presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla, akan mulai berkomunikasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengukuhan presiden terpilih.

MK akan menyampaikan putusannya mengenai perselisihan hasil pemilihan umum pada 21 Agustus mendatang. Putusan tersebut bisa mengukuhkan kemenangan Jokowi-Kalla atau sebaliknya.

"Interaksi antara tim transisi dengan pemrintahan akan dilakukan setelah 21 dan akan dimulai melalui komunikasi melalui komunikasi SBY-Jokowi," kata Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, di Jakarta, Sabtu (9/8/2014).

Menurut dia, komunikasi tim transisi dengan pemerintahan yang sekarang menunggu putusan MK karena menjaga etika politik. Andi mengatakan, Jokowi nanti akan memulai komunikasi dengan meminta SBY untuk memberikan uang kepada tim transisi sehingga bisa berkonsultasi dengan pemerintah saat ini.

Hingga 21 Agustus nanti, tim transisi masih bekerja secara internal. Tim, katanya, membuat interaksi strategis untuk mendapatkan masukan mengenai hal apa saja yang harus dilakukan Jokowi-Kalla jika sudah resmi menjabat selama lima tahun ke depan nanti.

"Sampai tanggal 21 ini masih kerja internal, yang kami sebut dengan desktop analysist, bekerja dengan dokumen-dokumen yang ada, bekerja, berbicara dengan narasumber dengan lembaga studi untuk mendapatkan masukan terhadap pokja-pokja tersebut," tuturnya.

Seperti diberitakan, Jokowi dan Jusuf Kalla tengah mempersiapkan masa transisi. Jokowi baru saja meresmikan Rumah Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat. Dia juga mengangkat Rini Soemarno, orang dekat Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri sebagai kepala di Rumah Transisi itu. Rini dibantu oleh Anies Baswedan, Andi Widjajanto, Hasto Kristyanto, dan Akbar Faizal yang selama ini kerap mendampingi Jokowi dalam berkampanye.

Tugas tim transisi adalah memetakan persoalan dan menyusun program bagi pemerintahan Jokowi. Tim transisi juga menyusun struktur kabinet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com