Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca Penetapan KPU, Jokowi Semakin Didukung Masyarakat Muslim

Kompas.com - 07/08/2014, 15:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan bahwa dukungan pemilih muslim pada Joko Widodo-Jusuf Kalla meningkat setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil perolehan suara di Pemilu Presiden 2014. Peningkatan dukungan itu terjadi karena pemilih muslim yang semula mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengalihkan dukungannya.

Peneliti LSI Ade Mulyana menjelaskan, perubahan dukungan itu diketahui dari hasil survei yang dilakukan pihaknya baru-baru ini. Ada beberapa penyebab yang membuat dukungan pada masing-masing kandidat itu berubah.

"Sesuai exitpoll LSI pada 9 Juli 2014 pukul 14.00, pasangan Prabowo-Hatta unggul dari Jokowi-JK pada segmen pemilih muslim dan pemilih berpendidikan tinggi yang umumnya tinggal di perkotaan," kata Ade, di Kantor LSI, Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Setelah penetapan resmi KPU, kata Ade, pemilih di segmen tersebut beralih dan banyak yang mendukung Jokowi-JK. Misalnya, berdasarkan exitpoll LSI di 9 Juli, Prabowo-Hatta memeroleh dukungan pada segmen pemilih muslim sebesar 52,01 persen. Tapi kini dukungan dari segmen itu menurun menjadi 34,20 persen.

Sedangkan untuk Jokowi, pada 9 Juli mendapat dukungan sekitar 47,99 persen dari pemilih muslim, dan saat ini jumlahnya meningkat menjadi 52,17 persen. Perubahan dukungan itu merupakan perbandingan exitpoll 9 Juli 2014 dan hasil survei terbaru LSI. Dalam survei tersebut juga diketahui penyebab perubahan jumlah dukungan untuk Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, yaitu sikap masing-masing kandidat setelah KPU menetapkan hasil resminya.

Pemilih Prabowo-Hatta memberikan persepsi negatif karena pasangan ini tak legawa menerima penetapan KPU. "Di sisi lain, Jokowi-JK terlihat lebih santun dalam merespons hasil resmi KPU dan merespons gugatan Prabowo-Hatta," ujarnya.

Sebagai informasi, survei dilakukan pada 4-6 Agustus 2014. Metode yang digunakan adalah quickpoll dengan 1.200 responden dari seluruh Indonesia dan menggunakan multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen.

Selain survei, LSI juga melengkapi dan memperkuat analisis survei dengan data kualitatif melalui metode in depth interview, diskusi, serta analisis media. Survei dibiayai secara mandiri oleh LSI.

Baca juga : Prabowo Mulai Ditinggalkan Pendukungnya Pasca Penetapan KPU

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com