Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Minta Australia Bicara agar Tidak Ada Kecurigaan

Kompas.com - 31/07/2014, 15:08 WIB
Sabrina Asril,
Fidel Ali

Tim Redaksi


BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam atas bocoran informasi Wikileaks yang menyebutkan dirinya dan Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, terlibat kasus dugaan korupsi pencetakan uang negara. Pemerintah Australia diharapkan SBY agar bersuara menjelaskan perkara ini seterang-terangnya.

"Saya minta Australia segera keluarkan pernyataan yang terang agar nama baik ibu Mega dan saya sendiri, tidak dicemarkan, agar tidak ada kecurigaan terhadap pejabat Indonesia lainnya. Jika memang ada warga negara Indonesia yang terlibat, mari tegakkan hukum bersama. Indonesia dan Australia adalah negara hukum," ujar SBY dalam jumpa pers di kediamannya, Cikeas, Bogor, Kamis (31/7/2014).

SBY meminta agar Pemerintah Australia tidak membuat kebijakan yang justru menimbulkan kecurigaan terhadap dirinya dan Megawati. Pemerintah Australia, kata dia, harus terbuka dan mengungkapnya seterbuka mungkin.

"Jangan ditutup-tutupi. Kalau ada elemen di Indonesia yang dianggap terlibat pada penyimpangan, maka diusut. Kalau dianggap melanggar hukum, apa kasusnya dan melanggar apa. Kalau memang ada, bekerja samalah dengan KPK di Inodnesia," ungkap SBY.

SBY sebelumnya mengungkapkan kekecewaannya atas pemberitaan dirinya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi pencetakan uang negara di Australia. Di dalam berita itu, disebutkan bahwa ada perintah dari otoritas Australia untuk mencegah pelaporan atas kasus dugaan korupsi percetakan uang kertas agar tidak merusak hubungan internasional Australia.

Di dalam kasus korupsi pencetakan uang negara ini, perusahaan RBA Securency dan Note Printing Australia (NPA) diminta untuk mengamankan kontrak multi-juta dollar yang diduga melibatkan Pemerintah Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan negara-negara lain. Wikileaks turut menyebut 17 tokoh dunia, termasuk Megawati dan SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com