Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Orang Profesional Bisa dari Partai, Bisa Non-partai

Kompas.com - 29/07/2014, 11:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo, mengaku tidak ingin membeda-bedakan sosok berlatar belakang partai politik dengan profesional. Menurut dia, banyak orang dari partai politik yang juga memiliki latar belakang profesional.

"Profesional itu tidak harus dari mana-mana. Bisa partai, bisa non-partai. Kita tidak bicara partai atau non-partai," ujar Jokowi di rumah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di bilangan Kebayoran Baru, Senin (28/7/2014) malam.

Lantas, bagaimana dengan komposisi menteri di dalam kabinet pemerintahannya? Apakah Jokowi bakal mengisinya dengan orang yang berlatar belakang partai politik atau tetap profesional? Lantaran proses pembentukan kabinet baru dimulai, Jokowi mengaku belum dapat menjawabnya.

"Nantilah dilihat kebutuhannya. Kita ini kan baru pemetaan lalu diidentifikasi. Kalau sudah kelihatan, baru kita cari yang duduk di pos itu. Bukan asal camat-comot," lanjut Jokowi.

Saat ini, kubunya tengah membentuk tim head hunter. Tim itu bertujuan mencari orang-orang yang cocok menjabat sebagai menteri di pemerintahannya bersama Mohammad Jusuf Kalla.

Saat ini, Jokowi mendapatkan masukan dari banyak pihak soal siapa saja sosok yang bakal mengisi jabatan menteri di kabinet. Masukan itu didapat baik dari masyarakat, kelompok relawan, maupun partai pendukung.

Tim itu bertugas memverifikasi rekam jejak serta latar belakang sosok yang direkomendasikan. Jokowi enggan menyebut siapa saja yang ada di dalam tim tersebut. Jokowi khawatir jika ia membukanya ke publik, banyak pihak yang mengintervensinya. Jokowi juga tak menyebut kapan tim ini mulai bekerja efektif melakukan verifikasi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Nasional
PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com