Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lebaran dan Kemajemukan

Kompas.com - 28/07/2014, 07:15 WIB

Pemimpin baru

Melalui real count 22 Juli 2014, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla ditetapkan secara resmi sebagai pemenang Pemilu Presiden 2014 sehingga lengkap sudah Lebaran kita. Di hari Lebaran kali ini tidak hanya pakaian, sarung, dan kopiah baru, tetapi juga jauh lebih penting dari itu adalah kepemimpinan yang menawarkan harapan baru. Dalam semangat kepemimpinan nasional itu, kita mengharapkan roh Idul Fitri tecermin dalam ruang bernegara, dalam tindakan politik hariannya.

Bukan sekadar ”pemimpin”, melainkan keduanya benar-benar tampil menjadi kepala negara yang tak disibukkan dengan bersolek diri demi memburu pencitraan, tetapi dipastikan bekerja penuh kesungguhan, bebas dari korupsi, dan upaya memperkaya diri sendiri.

Bukan sekadar menyusun kabinet semata demi menyenangkan kawan koalisi, melainkan menempatkan rakyat sebagai subjek utama seluruh kebijakan yang diambilnya.

Kita tidak lagi mendengar cerita negara absen karena tersandera kepentingan partai dan ormas tertentu, tetapi negara selalu hadir mendampingi kepentingan khalayak dalam semangat keragaman. Negara tidak boleh memihak, kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan.

Setelah negara ”merantau” selama 32 tahun Orde Baru dan 16 tahun Reformasi dengan rute membingungkan, sudah saatnya negara harus dikembalikan pada khitah ”kesuciannya” sehingga mampu mengantarkan warganya menemukan kesejahteraan (Ibnu Taimiyyah), keutamaan (Al-Farabi), kebebasan berkehendak (Nietzsche), kesetiaan memegang teguh etika (Kant), memasuki pengalaman religius Ibrahim (Soren Kierkegaard), terbuka dalam perbedaan (Empu Tantular), sekaligus menciptakan ruang demokrasi deliberatif untuk menciptakan medan musyawarah yang mengedepankan nalar diskursif dalam maqom kesetaraan (Habermas).

Setelah kegaduhan kampanye Pilpres 2014 yang membelah masyarakat dalam dua kelompok berbeda, kebencian, fitnah, dan dusta yang dirayakan sepanjang pesta demokrasi lima tahunan berlangsung, lewat Idul Fitri, saatnya semuanya dipersatukan kembali dalam lembaran semangat kebersamaan. Cita-cita luhur para pendiri bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 hanya bisa digapai manakala satu sama lain saling bersinergi.

Melalui Idul Fitri, kepemimpinan baru diharapkan mampu menghargai keragaman, bahkan masuk dalam pengalaman kemajemukan. Kemajemukan tidak lagi dijadikan sebagai ancaman, apalagi dibenturkan satu dengan lainnya dan negara hanya menjadi penonton seperti banyak terjadi dalam masa pemerintahan Yudhoyono, tetapi adalah modal sosial untuk menunjukkan bahwa kebesaran negeri ini dibangun lewat uluran banyak tangan.

Justru keterpilihan Jokowi-Jusuf Kalla karena massa punya preferensi bahwa keduanya di samping menjanjikan ”revolusi mental” yang menjadi kunci pembenahan sengkarut negeri kepulauan, juga dapat memberikan jaminan hidup berbangsa yang toleran, berdaulat, sekaligus dapat memasuki alam pikiran dan aspirasi segenap masyarakatnya.

Dan, akhirnya ”Indonesia Hebat” bukan sekadar jargon, tetapi menjadi bagian sejarah pengalaman keseharian. Selamat berlebaran. Mohon maaf lahir dan batin. 

Asep Salahudin
Peneliti Lakpesdam PWNU Jawa Barat; Dekan Fakultas Syariah IAILM Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Nasional
Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Nasional
Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Nasional
Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Nasional
Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Nasional
Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Nasional
KPK Periksa Pengusaha Zahir Ali Jadi Saksi Kasus Pengadaan Lahan Rorotan

KPK Periksa Pengusaha Zahir Ali Jadi Saksi Kasus Pengadaan Lahan Rorotan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com