Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Semakin Dekat ke Jokowi-JK?

Kompas.com - 24/07/2014, 08:02 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Presiden 2014 tak hanya menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih, tetapi juga membawa dampak politik lainnya pada partai yang berkompetisi.

Partai dari kubu yang kalah seakan tergoda untuk pindah haluan dan masuk ke gerbong pemenang. Salah satu partai yang semakin tampak akan beralih sikap politik adalah Golkar.

Meski belum ada keputusan resmi, sinyal peralihan dukungan itu semakin menguat setelah pasangan yang didukungnya, Prabowo-Hatta, kalah dari pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014.

Jusuf Kalla bahkan yakin, bergabungnya Golkar dalam barisan partai pendukung pemerintahannya nanti hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya, sebagai mantan Ketua Umum Golkar, Kalla yakin, partai tersebut tak ingin menjalankan peran sebagai oposisi karena tak sesuai tradisi dan tak memiliki pengalaman.

"Tidak ada partai yang dibangun untuk oposisi. Oposisi itu kecelakaan. Karena tidak menang, lalu jadi oposisi. Sama kayak Golkar, walaupun kalah sedikit, pasti nanti akan bersama-sama juga," kata Kalla di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014) malam.

Kalla mengatakan hal itu dalam acara Harlah Ke-16 PKB. Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

Selain pimpinan partai pendukung, hadir juga dua ketua fraksi dari partai yang berseberangan pada saat pilpres, yakni Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto dan Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy. Kehadiran Setya Novanto dalam acara itu untuk mewakili Golkar.

Namun, saat dikonfirmasi mengenai semakin besarnya peluang untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Kalla, Setya tak menjawabnya dengan lugas.

Posisi Golkar sangat strategis dan menentukan. Perolehan suara Golkar dalam Pemilu Legislatif 2014 hanya kalah dari PDI Perjuangan. Jika dikonversi ke jumlah kursi di parlemen, Golkar masih mendapat lebih dari 90 kursi di DPR.

Kehadiran Golkar dalam barisan partai pendukung pemerintahan akan memudahkan pemerintahan Jokowi-Kalla nanti. Meski begitu, kehadiran Golkar juga bukan tanpa risiko. Dengan besarnya kursi di parlemen, Golkar dikhawatirkan menjadi sulit dipegang untuk konsisten dalam memberikan dukungan.

Pada saat yang sama, posisi tawar Jusuf Kalla juga akan meningkat karena pernah menjadi mantan Ketua Umum Golkar.

"Ini power game, kalau dapat dukungan dari Demokrat dan PPP, Jokowi tidak lagi perlu Golkar. Lebih mudah membangun soliditas dengan Demokrat dibanding Golkar," pungkas Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com