Saksi Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK Pertanyakan Pencoblosan Ulang di DKI

Kompas.com - 22/07/2014, 14:08 WIB
Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Minggu (20/7/2014). Hingga hari ini, tercatat 17 provinsi telah menyerahkan data rekapitulasi perolehan suara ke KPU. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMORapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Minggu (20/7/2014). Hingga hari ini, tercatat 17 provinsi telah menyerahkan data rekapitulasi perolehan suara ke KPU.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat rekapitulasi perolehan suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, Selasa (22/7/2014), menghangat dengan perbedaan pendapat antara saksi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Keduanya berselisih paham soal rekomendasi Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta terkait pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta.

Saksi Prabowo-Hatta, Didik Supriyanto, mempertanyakan mengapa Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta hanya menjalankan PSU di 13 TPS saja. Padahal, Bawaslu DKI Jakarta sempat merekomendasikan agar PSU dilakukan di 17 TPS. Selain itu, Bawaslu juga merekomendasikan agar KPU melakukan penelitian ulang pemungutan dan penghitungan suara di 5.802 TPS di Jakarta. Akan tetapi, KPU tidak melakukannya.

"Kami minta penjelasan sikap Bawaslu setelah ada rekomendasi tidak dijalankan KPU, padahal itu adalah sebuah pelanggaran. Apa yang kemudian diterima informasi oleh Bawaslu?" ujar Didik.

Di sisi lain, saksi Jokowi-JK, Sudyatmiko Aribowo, mempertanyakan mengapa Bawaslu DKI Jakarta merekomendasikan PSU dengan alasan banyak pemilih yang hanya menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) atau daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb).

"Jangan hanya karena banyak DPKTb, lalu disimpulkan mobilisasi dan dibuat PSU," kata Sudyatmiko.

Saat anggota Bawaslu DKI Jakarta Susanti menjelaskan soal DPKTb dan rekomendasi PSU, saksi Jokowi-JK, Arif Wibowo, memotongnya. "Saya mengerti soal aturan. Tapi mengapa kemarin kami mempertanyakan kok di Malaysia, pemilihan melalui drop box dan pos DPKTb bisa DPKTb, ini di Jakarta ada DPKTb yang alamat di KTP-nya tidak sesuai dengan domisili, tempat dia memilih tidak diperbolehkan. Ini ada standar yang berbeda," kata Arif.

Sabtu (19/7/2014) lalu, KPU DKI Jakarta menggelar PSU di 13 TPS. TPS dilakukan karena ada laporan dari tim Prabowo-Hatta terkait mobilisasi massa. Perolehan suara Pilpres di DKI Jakarta seperti dipresentasikan KPU DKI Jakarta untuk Prabowo-Hatta adalah 2.528.064 suara. Sementara itu, Jokowi-JK mendapat 2.859.894 suara.

Jumlah DPKTb di DKI mencapai 323.332 orang. Suara tersebut belum disahkan karena masih ada keberatan dari masing-masing pasangan calon.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Nasional
Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Nasional
BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

Nasional
Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak dalam Bursa Calon Pangkostrad

Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak dalam Bursa Calon Pangkostrad

Nasional
Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Nasional
Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

Nasional
'Nusantara' Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

"Nusantara" Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

Nasional
Kepala Otorita Ibu Kota 'Nusantara' Ditunjuk Presiden Paling Lambat 2 Bulan Setelah UU IKN Diundangkan

Kepala Otorita Ibu Kota "Nusantara" Ditunjuk Presiden Paling Lambat 2 Bulan Setelah UU IKN Diundangkan

Nasional
Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

Nasional
UU IKN: Otorita Ibu Kota 'Nusantara' Beroperasi Paling Lambat Akhir 2022

UU IKN: Otorita Ibu Kota "Nusantara" Beroperasi Paling Lambat Akhir 2022

Nasional
Alasan Hakim Tak Beri Vonis Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Alasan Hakim Tak Beri Vonis Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Nasional
Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

Nasional
Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

Nasional
Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.