JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Calon Presiden Joko Widodo dalam mengambil inisiatif untuk melaksanakan rekonsiliasi diharapkan bisa menjadi langkah positif demi membuat suasana yang sempat memanas kembali menjadi kondusif. Pengamat Politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Leo Agustino menilai, rekonsiliasi nasional menjadi hal penting terutama bagi lanskap politik Indonesia pasca penetapan presiden terpilih pada 22 Juli mendatang.
"Hawa panas seperti sekarang ini memang harus diredakan, mulai dari menahan diri untuk tidak 'mengapi-apikan' suasana atas kerja KPU," kata Leo di Jakarta, Kamis (18/7/2014) sore.
Leo berharap, setelah hasil real count KPU diumumkan, tidak akan lagi ada perdebatan yang terus memanas. Kalau pun nantinya keputusan KPU haru dibawa ke Mahkamah Konstitusi, maka Leo berharap hal itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang damai.
"Selepas real count KPU, sejatinya tidak ada lagi ruang bagi perbedaan yang destruktif. Kita harus sudah menggeser cara berpikir saling menjatuhkan menjadi cara berpikir yang saling bahu membahu guna pembangunan bangsa dan negara," ujarnya.
Sebaliknya, Leo menyesalkan masih ada pihak pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang ingin menurunkan massa ke Gedung KPU pada 22 Juli mendatang. Dia menilai, pengerahan massa justru menunjukkan sikap tidak siap menerima keputusan KPU.
"Oleh sebab itu, keberanian berkompetisi dalam Pilpres harus juga diimbangi dengan keberanian untuk menerima kekalahan. Dengan cara inilah ketegangan di tingkat grass root bisa disudahi," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.