Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Mengaku Tak Tahu Ada Bagi-bagi BlackBerry di Kongres Partai Demokrat

Kompas.com - 17/07/2014, 21:43 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengaku tak tahu ada bagi-bagi ponsel BlackBerry dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung. Anas juga membantah memerintahkan pembagian BlackBerry tersebut untuk pendukungnya di kongres tersebut.

"Saya jelas tidak tahu karena urusan teknis, kan saya tidak pernah terlibat kan. Tidak pernah perintah bagi BlackBerry," kata Anas seusai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (17/7/2014).

Menurut Anas, maksud pembagian BlackBBerry tersebut juga tidak jelas. Berdasarkan keterangan saksi, BlackBerry tersebut juga tidak jelas siapa saja penerimanya.

"Saya sendiri meragukan apa ada pembagian BB. Kalau ada, itu dibagi kepada siapa juga tidak jelas," kata Anas.

Menurut Anas, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin juga tak pernah menyampaikan adanya pembagian BlackBerry. Sebelumnya, dalam persidangan, Direktur PT Sarana Bangun Cipta Ilham Idli mengaku diminta Nazar untuk menyediakan 400 BlackBerry pada Kongres Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung.

Ilham mengatakan, harga satu unit BlackBerry saat itu Rp 2,2 juta. Ilham mengatakan, pembayaran BlackBerry tersebut diambil dari kantor Permai Group.

Sementara itu, Manajer Pemasaran PT Sarana Bangun Cipta Rio Abdulrahman mengungkapkan proses pembagian 400 BlackBerry tidak berjalan lancar. Ia mengaku tak tahu siapa saja penerima BlackBerry tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com