Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sore Nanti, Persepi Umumkan Hasil Audit Lembaga Survei

Kompas.com - 16/07/2014, 11:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Perhimpunan Lembaga Survei dan Opini Publik (Persepi) akan menuntaskan hasil auditnya terhadap delapan lembaga survei pelaksana hitung cepat atau quick count Pemilu Presiden 2014 pada Rabu (16/7/2014) sore ini. Persepi akan menentukan lembaga mana saja yang dianggap menyalahi metodologi penelitian.

"Hari Rabu sore, hasilnya akan kami umumkan ke masyarakat," ujar anggota Persepi, Hamdi Muluk, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (15/7/2014).

Pada Selasa (15/7/2014) pagi hingga malam hari, Persepi sudah mengaudit lima lembaga pelaksana hitung cepat, yakni CSIS-Cyrus, Lingkaran Survei Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting, Indikator Politik, dan Populi Center.

Persepi membedah persiapan survei, pelatihan enumerator, metodologi, sebaran sampel, hingga jumlah sumber daya manusia yang dikerahkan.

Tak hanya itu, Persepi juga meminta bukti tanda tangan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai tanda bahwa enumerator yang ditugaskan lembaga survei benar-benar mengambil data di tempat pemungutan suara (TPS) itu. Hasilnya, lima lembaga survei yang dipanggil pada Selasa itu dianggap telah menjalankan metodologi yang benar.

Pada Rabu pagi hingga siang hari nanti, Persepi melanjutkan auditnya terhadap tiga lembaga lain, yakni Poltracking Institute, Puskaptis, dan Jaringan Survei Indonesia (JSI).

Hamdi mengaku Persepi telah menerima pesan dari Direktur Eksekutif Puskaptis, Husin Yazid, yang isinya Puskaptis menolak diaudit oleh Persepi.

"Dia bilang audit itu harusnya baru bisa dilakukan setelah KPU mengumumkan hasil perhitungan resmi tanggal 22 Juli besok. Dia berpendapat tidak bisa sebelum pengumuman," kata Hamdi.

Dia menganggap sikap Puskaptis itu terkesan membebani KPU. Padahal, sebut Hamdi, Persepi adalah lembaga independen yang tidak terkait dengan apa pun hasil KPU.

Lantaran tidak mau diaudit, Persepi nantinya akan merumuskan sanksi apa yang akan diterima Puskaptis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

Nasional
Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

Nasional
PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

Nasional
Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com