Masyarakat Lelah Kecurangan Pemilu, Hasyim Muzadi Harapkan Kejujuran KPU

"Sebenarnya yang kita tunggu bukan sekedar keputusan KPU, tapi kejujuran keputusan KPU. Kalau keputusan tersebut jujur, keadaan akan selamat. Kalau tidak, tentu ada reaksi," kata Hasyim melalui keterangan pers, Jumat (11/7/2014) malam.

Menurut Hashim, kejujuran KPU diperlukan di tengah kondisi masyarakat yang sebenarnya sudah jenuh dan lelah terhadap permainan dalam perhitungan suara pemilu. (baca: DKPP Pecat 25 Orang Penyelenggara Pemilu)

Situasi saat ini, ujar dia, sangat tidak kondusif dan sarat kecurangan karena banyak anggota KPU-KPUD yang dipecat DKPP, manipulasi suara mulai tingkat paling bawah sampai paling atas, hingga pihak yang kampanye tanpa ada pendengarnya, tetapi selalu menang. (baca: Sebagian Besar Penyelenggara Pemilu yang Dilaporkan ke DKPP Langgar Kode Etik)

"Belum lagi banyak pencurian uang negara untuk ongkos mencuri suara. Hampir 70 persen kepala daerah di Indonesia bermasalah padahal secara legal formal terpilih secara sah. Lalu sampai ada kasus dihukumnya ketua Mahkamah Konstitusi dan sebagainya," papar Hasyim.

Oleh karena itu, menurut dia, masyarakat bukan tidak mungkin akan bereaksi keras terhadap hasil pilpres jika nantinya terbukti ada kecurangan. Masyarakat, lanjut Hasyim, hanya mengharapkan adanya kejujuran tanpa manipulasi.

Seperti diketahui, lembaga survei terbelah dalam publikasi hasil hitung cepat. Setidaknya ada delapan lembaga yang menempatkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang. Lembaga survei itu yakni, Populi Center, CSIS, Litbang Kompas, Indikator Politik Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, RRI, Poltracking, dan Saiful Mujani Research Center.

Sementara empat lembaga survei yang memenangkan pasangan Prabowo-Hatta dalam quick count adalah Puskaptis, Indonesia Research Center, Lembaga Survei Nasional, dan Jaringan Suara Indonesia.

Hasil hitung cepat ini membuat kedua pasangan saling klaim kemenangan. Adapun KPU baru akan mengumumkan pemenang Pilpres pada 22 Juli.