Koalisi Prabowo Terancam Pecah karena Hanya Berlandaskan Pragmatisme Kekuasaan

Kompas.com - 11/07/2014, 19:02 WIB
Suasana deklarasi Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai calon presiden dan wakil presiden RI di Rumah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Senin (19/5/2014). KOMPAS.com/FATHUR ROCHMANSuasana deklarasi Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai calon presiden dan wakil presiden RI di Rumah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Senin (19/5/2014).
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Polemik pemenang pemilu presiden membuat koalisi yang dibangun oleh calon presiden Prabowo Subianto terancam pecah. Koalisi itu dinilai akan pecah jika Prabowo ternyata kalah dalam Pilpres 2014 setelah KPU mengumumkan hasil hitungan resmi pada 22 Juli mendatang.

"Koalisi tersebut tidak berbasis pada pendekatan ideologi dan program. Koalisi terbentuk hanya berbasis pada pragmatisme kekuasaan semata," kata pengamat politik dan pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi, kepada Kompas.com, Jumat (11/7/2014).

Lebih jauh, Muradi menerangkan, karakteristik dasar sejumlah partai yang menyokong calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Hatta Rajasa tidak memiliki ikatan kepentingan program dan visi yang sejenis. Ia menilai koalisi tersebut terbentuk lebih karena magnet Prabowo daripada berbasis program atau ideologi.

Tak hanya itu, Muradi pun mengingatkan sejumlah partai yg menyokong Prabowo-Hatta di internalnya tidak solid dan di ambang perpecahan karena sebagian menyokong pasangan Jokowi-Jk.

"Beberapa partai tersebut, di antaranya, Golkar, Demokrat, dan PPP sehingga potensi ketiga partai itu menarik diri dan berbalik mendukung Jokowi-JK adalah sebuah keniscayaan," papar Muradi.

Terkait dengan partai-partai koalisi yang disebut Prabowo sebagai Koalisi Merah Putih itu, Muradi menilai ada simbiosis mutualisme politik antara partai pendukung Jokowi-JK dan partai yang berupaya untuk ikut dalam gerbong kekuasaan.

"Sementara secara realitas politik, Jokowi-JK apabila terpilih dalam pilpres ini membutuhkan sokongan politik di parlemen, dan kemungkinan partai yang merapat itu adalah Golkar dan PPP," tutup Muradi.

Diberitakan sebelumnya, Partai Golkar disebut akan mengubah arah koalisi jika Jokowi dinyatakan sebagai pemenang pilpres oleh KPU pada 22 Juli mendatang. Golkar disebut akan ikut mendukung Jokowi.

Sementara itu, PPP menyebut kecil kemungkinan pindah koalisi. PPP menyebut sudah menandatangani kontrak koalisi dan sulit untuk menolaknya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Sebut Hasil Evaluasi Vaksin Bio Farma Tahap III Selesai Maret 2021

Kemenkes Sebut Hasil Evaluasi Vaksin Bio Farma Tahap III Selesai Maret 2021

Nasional
LPSK Diminta Aktif Beri Perlindungan ke Keluarga Korban Teror di Sigi

LPSK Diminta Aktif Beri Perlindungan ke Keluarga Korban Teror di Sigi

Nasional
Libur Akhir Tahun Belum Diputuskan, KSP: Pembahasan Masih Berkembang

Libur Akhir Tahun Belum Diputuskan, KSP: Pembahasan Masih Berkembang

Nasional
Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Nasional
Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Nasional
KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

Nasional
KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

Nasional
Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Nasional
Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Nasional
Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Nasional
Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Nasional
Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Nasional
Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X