Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Prabowo Terancam Pecah karena Hanya Berlandaskan Pragmatisme Kekuasaan

Kompas.com - 11/07/2014, 19:02 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Polemik pemenang pemilu presiden membuat koalisi yang dibangun oleh calon presiden Prabowo Subianto terancam pecah. Koalisi itu dinilai akan pecah jika Prabowo ternyata kalah dalam Pilpres 2014 setelah KPU mengumumkan hasil hitungan resmi pada 22 Juli mendatang.

"Koalisi tersebut tidak berbasis pada pendekatan ideologi dan program. Koalisi terbentuk hanya berbasis pada pragmatisme kekuasaan semata," kata pengamat politik dan pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi, kepada Kompas.com, Jumat (11/7/2014).

Lebih jauh, Muradi menerangkan, karakteristik dasar sejumlah partai yang menyokong calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Hatta Rajasa tidak memiliki ikatan kepentingan program dan visi yang sejenis. Ia menilai koalisi tersebut terbentuk lebih karena magnet Prabowo daripada berbasis program atau ideologi.

Tak hanya itu, Muradi pun mengingatkan sejumlah partai yg menyokong Prabowo-Hatta di internalnya tidak solid dan di ambang perpecahan karena sebagian menyokong pasangan Jokowi-Jk.

"Beberapa partai tersebut, di antaranya, Golkar, Demokrat, dan PPP sehingga potensi ketiga partai itu menarik diri dan berbalik mendukung Jokowi-JK adalah sebuah keniscayaan," papar Muradi.

Terkait dengan partai-partai koalisi yang disebut Prabowo sebagai Koalisi Merah Putih itu, Muradi menilai ada simbiosis mutualisme politik antara partai pendukung Jokowi-JK dan partai yang berupaya untuk ikut dalam gerbong kekuasaan.

"Sementara secara realitas politik, Jokowi-JK apabila terpilih dalam pilpres ini membutuhkan sokongan politik di parlemen, dan kemungkinan partai yang merapat itu adalah Golkar dan PPP," tutup Muradi.

Diberitakan sebelumnya, Partai Golkar disebut akan mengubah arah koalisi jika Jokowi dinyatakan sebagai pemenang pilpres oleh KPU pada 22 Juli mendatang. Golkar disebut akan ikut mendukung Jokowi.

Sementara itu, PPP menyebut kecil kemungkinan pindah koalisi. PPP menyebut sudah menandatangani kontrak koalisi dan sulit untuk menolaknya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com