Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/07/2014, 06:33 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

Poltracking juga menerapkan quality control dua lapis terkait relawan. Pertama, ada spotchecker yang bertugas secara acak untuk mengetes pengetahuan relawan mengenai quick count di TPS. Kedua, keberadaan relawan harus diketahui oleh pihak Kelompok Panitia Penyelenggara Suara (KPPS) setempat.

"Kami punya prosedur setiap relawan, kuesionernya ditandatangani atau dicap oleh KPPS setempat sebagai bukti kalau dia ada di TPS. Kita juga menyimpan nomor telepon KPPS kalau sewaktu-waktu dibutuhkan," terang dia.

Sementara itu, Hamdi mengatakan, komponen terbesar pengeluaran uang dalam proses quick count memang membayar honor para relawan.

Arya juga mengakui, mesin quick count Poltracking menggunakan alokasi dana yang besar. Namun, ia enggan menyebutkan besaran dana yang dikeluarkan, termasuk besaran honor yang dibayar kepada setiap relawan.

3. Simulasi quick count
Setelah mesin quick count terbentuk, langkah selanjutnya adalah menguji coba apakah mesin tersebut telah bekerja dengan baik. Arya mengatakan, Poltracking melakukan simulasi quick count selama seminggu sebelum pemilu presiden.

Simulasi ini bertujuan untuk mengetahui letak kelemahan mesin quick count. Dengan demikian, kata dia, human error dan technical error tidak terjadi pada hari-H.

"Quick count ini kami selenggarakan tidak main-main. Kami ingin memastikan mesin itu bekerja sesuai prosedur dan metode yang ditentukan pusat," ujar Arya.

4. Mengirim rekapitulasi ke pusat data
Hamdi mengatakan, para relawan yang memantau di setiap TPS biasanya akan mengirim hasil rekapitulasi suara dalam formulir C-1 dengan menggunakan layanan pesan singkat atau SMS. Mereka mengirimkan hasil rekapitulasi ke pusat data.

"Setelah masuk ke data center, kemudian ditabulasi," kata dosen di Departemen Psikologi UI itu.

Arya menambahkan, Poltracking juga menggunakan layanan call center yang terdiri dari 50 orang yang berada di tingkat pusat. Penggunaan call center itu, kata dia, bertujuan untuk menjemput data di lapangan yang terlambat masuk.

5. Mengolah data dan menampilkan hasil
Setelah data lapangan masuk ke pusat data, maka data tersebut akan diolah melalui perangkat lunak (software) yang dibuat oleh programer. Hamdi mengatakan, lembaga survei yang relatif lebih mapan biasanya memiliki software yang canggih untuk mengolah data.

Menurut Arya, Poltracking memiliki server pusat yang melakukan rekapitulasi dan pengumpulan data. Proses pengolahan data dilakukan dengan menerapkan ilmu statistik yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.

Hamdi mengatakan, data yang berasal dari lapangan akan terus masuk dan puncaknya biasanya terjadi sekitar pukul 14.00 hingga 15.00. Biasanya, kata dia, hasil quick count mulai stabil saat data yang masuk sudah mencapai 80 persen.

"Makanya, meski data belum masuk semua, terkadang lembaga quick count sudah mengumumkan hasilnya kepada masyarakat siapa yang menjadi pemenang pemilu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com