Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Prabowo-Hatta: Hasil "Real Count" Bukan untuk Dikte KPU

Kompas.com - 10/07/2014, 21:33 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Tantowi Yahya, menegaskan jika hasil real count yang dikeluarkan Pusat Tabulasi Nasional Prabowo-Hatta bukan untuk mengintimidasi keputusan yang akan diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) nantinya.

"Data ini bukan untuk mendikte supaya KPU data angkanya ikut kami. Tapi, ini adalah hasil pantauan kami berdasarkan data yang kami dapatkan dari saksi-saksi," kata Tantowi menyampaikan hasil real count di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Kamis (10/7/2014).

Tantowi mengatakan, tim sukses tetap menghormati proses penghitungan suara yang saat ini tengah dilakukan KPU. Menurut dia, hasil akhir yang nantinya akan diluncurkan KPU tetap menjadi rujukan yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Meski begitu, ia mengatakan, pihaknya akan mengajukan gugatan jika terjadi perbedaan data yang cukup signifikan.

"Apalagi kita punya data sahih yang kebenarannya boleh dipertanggungjawabkan. Tentu kita akan meminta KPU untuk menyandingkan itu," ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan data real count yang dikumpulkan Pusat Tabulasi Nasional Prabowo-Hatta, pasangan nomor urut satu itu unggul dari pasangan Jokowi-JK. "Perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta sebesar 42.874.556 suara atau sekitar 51,67 persen, sedangkan perolehan suara Jokowi-JK 40.100.509 atau sekitar 48,33 persen," kata Wakil Ketua Bidang Saksi dan Hukum Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Taufik Ridho.

Taufik mengatakan, data tersebut setara dengan 60 persen jumlah pemilih yang menyalurkan suaranya pada 9 Juli kemarin. Hingga pukul 18.20 WIB, jumlah suara yang masuk berdasarkan formulir C1 yang dikumpulkan saksi di TPS ialah sebesar 82.975.065 suara. Taufik mengatakan, proses pengumpulan data tersebut dilakukan sejak pukul 13.30 WIB setelah hitung suara dimulai. Setidaknya, ada 470.000 lebih saksi per TPS yang dikerahkan dan 80.000 lebih di tingkat kelurahan yang telah diseleksi sebelumnya untuk melaporkan hasil perhitungan suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com