Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/07/2014, 05:16 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menyatakan bahwa survei dari lembaga-lembaga yang tak punya kredibilitas tak akan mempengaruhi preferensi pemilih secara langsung. Penentu akurasi survei dan hitung cepat ada pada metodologinya.

"Kita tidak bisa mempengaruhi pemilih secara langsung dengan metode seperti itu. Dengan rilis bohong itu tidak bisa," ujar anggota dewan etik Persepi, Saiful Mujani, dalam sebuah diskusi di Hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Menurut Saiful, survei dari lembaga tak kredibel pada dasarnya dibuat bukan untuk mengetahui opini publik yang terjadi pada saat itu. "Kalau memang bisa, ngapain bikin parpol? Bikin aja lembaga survei. Itu murah," ujar Saiful.

Anggota Dewan Etik Persepi lainnya, Hamdi Moeloek, mengatakan, sebagai salah satu asosiasi lembaga survei di Indonesia, Persepi memiliki standardisasi soal metodologi yang dipakai dalam merilis survei selain standardisasi penguasaan ilmu statistik.

Standardisasi tersebut dikenakan bagi setiap lembaga survei yang dinaunginya. Menurut Hamdi, standardisasi tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengurangi munculnya lembaga survei abal-abal di Indonesia.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ade Armando, survei dengan metodologi yang benar akan membantu publik untuk memprediksi dan mengetahui siapa yang akan menjadi pemenang dalam konteks survei terkait pemilu.

Publik, kata Ade, tidak perlu menunggu hasil keputusan dari Komisi Pemilihan Umum bila survei dan bahkan hitung cepat menggunakan metodologi yang benar itu. "(Bila metodenya benar), hasil quick count kurang lebih hampir sama dengan data KPU. Kita lihat betapa kuatnya daya prediksi penelitian dengan metodologi yang benar," kata dia.

Persepi merupakan salah satu asosiasi lembaga survei di Indonesia yang berdiri pada 2008. Beberapa lembaga yang bergabung dalam asosiasi ini antara lain adalah SMRC, Indikator, Lembaga Survei Indonesia, Cyrus, Cirus, Jaringan suara indonesia, PDB, dan Populi Center.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com