Divonis 4,5 Tahun Penjara, Eks Petinggi PT Adhi Karya Tak Ajukan Banding

Kompas.com - 08/07/2014, 15:15 WIB
Mantan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya (PT AK) Teuku Bagus Mokhmad Noor KOMPAS.COM/DIAN MAHARANIMantan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya (PT AK) Teuku Bagus Mokhmad Noor
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mokhamad Noor, menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya, yaitu 4 tahun 6 bulan penjara, dalam kasus korupsi pembangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON).

Setelah berunding dengan tim penasihat hukumnya, Teuku Bagus menyatakan tidak banding.

"Terdakwa bisa menerima, pikir-pikir, atas putusan dan bisa mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Bagaimana atas putusan itu?" tanya Ketua Majelis Hakim Purwono Edi Santoso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (8/7/2014).

"Saya menerima dan tidak banding," jawab Teuku Bagus.

Sementara itu, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pikir-pikir untuk banding atas putusan tersebut.

Sebelumnya, Teuku Bagus divonis 4 tahun penjara dan 6 bulan dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan penjara. Hakim menilai Teuku Bagus terbukti melakukan korupsi proyek di Bukit Hambalang tersebut.

Teuku Bagus dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenang sehingga menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Ia dijerat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Teuku Bagus dinyatakan terbukti menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 4,532 miliar dari proyek Hambalang. Namun, menurut hakim, uang itu seluruhnya telah dikembalikan ke KPK sehingga Teuku Bagus tidak dikenakan hukuman membayar uang pengganti.

Dalam kasus ini, Teuku Bagus telah menggelontorkan uang ke sejumlah pihak untuk memuluskan PT Adhi Karya memenangkan proyek Hambalang. Perbuatan Teuku Bagus secara bersama-sama itu telah merugikan keuangan negara Rp 464,514 miliar berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK sebelumnya, yaitu 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 September 2021: Bertambah 1.390 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,2 Juta

UPDATE 27 September 2021: Bertambah 1.390 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,2 Juta

Nasional
Ahli Hukum Sebut KY Berwenang Lakukan Seleksi Hakim Ad Hoc MA

Ahli Hukum Sebut KY Berwenang Lakukan Seleksi Hakim Ad Hoc MA

Nasional
Patung Sejarah G302/PKI Dibongkar, Kostrad: Permintaan Mantan Pangkostrad demi Ketenangan Lahir Batin

Patung Sejarah G302/PKI Dibongkar, Kostrad: Permintaan Mantan Pangkostrad demi Ketenangan Lahir Batin

Nasional
SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

Nasional
Jokowi: 1,5 Tahun Hadapi Covid-19, Kondisi Indonesia Membaik

Jokowi: 1,5 Tahun Hadapi Covid-19, Kondisi Indonesia Membaik

Nasional
BEM Seluruh Indonesia Sampaikan 5 Tuntutan Saat Demo di Area Gedung Merah Putih KPK

BEM Seluruh Indonesia Sampaikan 5 Tuntutan Saat Demo di Area Gedung Merah Putih KPK

Nasional
DPR Minta MK Tolak Permohonan Uji Materi soal Keserentakan Pemilu 2024

DPR Minta MK Tolak Permohonan Uji Materi soal Keserentakan Pemilu 2024

Nasional
Kuasa Hukum Pertanyakan Rencana Luhut Gugat Fatia dan Haris Azhar Rp 100 Miliar

Kuasa Hukum Pertanyakan Rencana Luhut Gugat Fatia dan Haris Azhar Rp 100 Miliar

Nasional
Eks Anggota KPPS Gugat Keserentakan Pemilu, Ini Tanggapan DPR

Eks Anggota KPPS Gugat Keserentakan Pemilu, Ini Tanggapan DPR

Nasional
KPK Minta Pihak Lain Tak Kuasai Aset Wawan yang Disita

KPK Minta Pihak Lain Tak Kuasai Aset Wawan yang Disita

Nasional
Pengamat Duga Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK 'By Design'

Pengamat Duga Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK "By Design"

Nasional
Bareskrim: Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta Mampu Produksi 14 Juta Butir Pil Tiap Hari

Bareskrim: Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta Mampu Produksi 14 Juta Butir Pil Tiap Hari

Nasional
DPR: Opsi TNI-Polri Jadi Penjabat Gubenur Harus Dikaji Mendalam

DPR: Opsi TNI-Polri Jadi Penjabat Gubenur Harus Dikaji Mendalam

Nasional
Perilaku Koruptif Anggota DPR dan Parpol Dinilai Ciptakan Jarak dengan Masyarakat

Perilaku Koruptif Anggota DPR dan Parpol Dinilai Ciptakan Jarak dengan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Harap Pengembangan Wilayah Perdesaan Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Pemerintah Harap Pengembangan Wilayah Perdesaan Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.