Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kronologi Kisruh Pilpres di Hongkong Versi KPU

Kompas.com - 08/07/2014, 03:32 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara soal kekisruhan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) di Victoria Park, Hongkong, yang terjadi pada Minggu (6/7/2014).

KPU menyatakan telah berupaya maksimal mengakomodasi semua pemilih di Victoria Park. Anggota KPU Juri Ardiantoro mengatakan, KPU dan Panitia Pemilu Luar NNegeri (PPLN) bersikap netral dan tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

"Jadi, tidak benar jika ada video yang menggambarkan ada komisioner KPU yang menyatakan akan membuka TPS yang sudah ditutup jika pemilih mendukung pasangan calon tertentu," tegas Juri, Senin (7/7/2014) malam.

Juri mengatakan, PPLN Hongkong telah menyebar undangan bagi warga negara Indonesia (WNI) di wilayah itu untuk memilih di Victoria Park pada Minggu. Dalam undangan sudah dicantumkan pula bahwa pemungutan suara dilakukan pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat.

Juri, yang melihat langsung pemungutan suara di Victoria Park itu, mengatakan, ada beberapa warga negara Indonesia yang mengaku belum memberikan suara saat TPSLN tersebut sudah ditutup. Padahal, dia memastikan TPS ditutup ketika sudah tak ada lagi antrean di 13 TPS di taman itu.

"Tapi mereka datang setelah TPSLN ditutup. Mereka datang pukul 17.14 saat antrean pemilih sudah tidak ada lagi," kata Juri, saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di Gedung KPU, Senin. Berdasarkan peraturan, tegas dia, penyelenggara pemilu tidak dapat lagi memfasilitasi pemilih yang baru datang ketika TPS sudah ditutup. 

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) MUhammad menambahkan, 30 menit sebelum TPSLN Hongkong ini ditutup, PPLN sudah mengumumkan lewat pengeras suara bahwa TPSLN akan ditutup. Dia mengatakan, PPLN sampai berteriak mengumumkan berkeliling taman. "Kenapa berteriak? Karena sudah tidak ada antrean," kata Muhammad dalam kesempatan yang sama.

Anggota KPU Sigit Pamungkas mengatakan, para pemilih yang mengaku belum memilih itu kemudian meminta penjelasan. Mereka, kata dia, bertanya apakah masih bisa menggunakan hak pilihnya atau tidak. "Di sanalah saya memberi penjelasan," ujar dia.

Saat itu, ujar Sigit, di antara pemilih yang mengelilinginya itu ada yang menginformasikan tentang oknum penyelenggara yang menyampaikan pemilih yang terlambat datang ini masih bisa memilih asal pasangan tertentu yang dipilih.

Kepada pemberi informasi itu, Sigit meminta ditunjukkan oknum yang dimaksud. "Siapa orangnya, apa ciri-cirinya? Mari kita tangkap bersama. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan orangnya siapa. Tidak ada buktinya," kata Sigit. Namun, kabar yang beredar justru Sigit yang sempat dituduh sebagai pelontar celetukan tentang "syarat" memilih pasangan tertentu itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com