Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan TKI di Hongkong Terancam Kehilangan Hak Suara

Kompas.com - 06/07/2014, 22:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tenaga kerja Indonesia (TKI) menyambut antusias pelaksanaan pemilihan presiden di sejumlah negara tujuan. Namun, untuk proses pemungutan suara di Hongkong sempat muncul masalah karena ribuan pekerja migran terancam kehilangan hak suara.

Dalam siaran pers Migrant CARE yang diterima Kompas.com, Minggu (6/7/2014), disebutkan bahwa hingga malam ini pukul 19.00 waktu Hongkong, ribuan TKI berdemonstrasi di tempat pemungutan suara (TPS) Victoria Park menuntut agar bisa mencoblos.

Para TKI itu tidak bisa memperoleh hak pilih karena tidak terdaftar. Pada saat yang sama, waktu sewa TPS di Victoria Park telah habis, sedangkan yang belum memilih masih membeludak. Migrant CARE menyebutkan, hingga siaran pers dikirim, proses negosiasi masih berlangsung.

"Migrant CARE mendesak kepada PPLN Hongkong dan KPU untuk memfasilitasi buruh migran yang belum memilih untuk dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih," tulis lembaga tersebut.

Lembaga itu mencatat terjadi peningkatan jumlah pemilih yang signifikan di Hongkong. Dari 13 TPS yang disediakan KJRI di Victoria Park, jumlah pemilih mencapai 23.863 orang. Angka ini meningkat tiga kali lipat dibandingkan jumlah pemilih ketika pemilu legislatif yang hanya mencapai 6.973 orang.

Dari peningkatan jumlah tersebut, masih akan dikompilasi dengan suara buruh migran yang memilih melalui pos dan drop box yang kenaikannya diperkirakan juga signifikan.

Sementara itu, dalam pelaksanaan pemungutan suara di Malaysia dilaporkan, dari pemilih di 60 TPS di KBRI Kuala Lumpur dan SIKL yang berlangsung pada hari Sabtu (5/7/2014), pemilih mencapai 8.968 orang. Jumlah ini naik hampir 95 persen jika dibandingkan dengan jumlah pemilih di TPS-TPS di Kuala Lumpur pada pemilu legislatif yang hanya sekitar 5.300 pemilih.

Untuk pelaksanaan di Singapura, dari 36 TPS yang disediakan oleh KBRI, jumlah pemilih mencapai 22.170 orang. Jumlah ini naik sekitar 95 persen dari Pemilu Legislatif 2014 yang lalu.

Migrant CARE juga mencatat, antusiasme pemilih tidak hanya terlihat dari sisi jumlah, tetapi juga keberagaman pemilih yang terdiri dari PRT migran, orang lanjut usia, ibu dengan bayi, ibu hamil, difabel, mahasiswa Indonesia ABK, dan orang sakit.

"Secara khusus, Migrant CARE memberi apresiasi kepada PPLN Singapura dan KBRI Singapura yang berhasil menyelenggarakan pemungutan suara Pilpres 2014 dengan sistem pendataan barcode," lanjut Migrant CARE.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com