Ditanya soal Penghapusan Koperasi, Jokowi Jawab Prabowo Salah Baca - Kompas.com

Ditanya soal Penghapusan Koperasi, Jokowi Jawab Prabowo Salah Baca

Kompas.com - 05/07/2014, 22:24 WIB
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Calon presiden, Joko Widodo memaparkan visi misinya saat mengikuti Debat Final Pemilu Presiden 2014 dengan tema Pangan, Energi, dan Lingkungan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (5/7/2014). Pemilu Presiden 2014 akan berlangsung 9 Juli mendatang.


JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden Joko Widodo menampik pertanyaan capres nomor satu, Prabowo Subianto, tentang penghapusan koperasi di desa. Menurut Jokowi, koperasi itu dapat menjadi badan usaha milik desa dan penting bagi penduduk desa.

Hal itu disampaikan oleh Jokowi ketika menjawab pertanyaan Prabowo dalam debat capres-cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (6/7/2014) malam. Dalam sesi tanya jawab antarpasangan calon, Prabowo memberi pertanyaan kepada Jokowi. Prabowo mengatakan bahwa dalam kampanye di Indramayu tanggal 17 Juni, Jokowi mengatakan bahwa petani tidak memerlukan koperasi. Menurut Prabowo, koperasi adalah saka guru (pilar utama) yang sangat vital bagi petani.

Menjawab hal itu, Jokowi mengatakan tidak benar ia menolak kehadiran koperasi. Ia menegaskan bahwa kehadiran koperasi sangat penting.

"Mungkin Bapak salah baca atau salah dengar. Saya kira semua orang tahu bahwa koperasi itu adalah saka guru kita. Jadi tidak mungkin Jokowi berkata seperti itu," kata Jokowi.

Jokowi menyebutkan, sebuah desa sebaiknya memiliki badan usaha milik desa. Bentuk yang paling ideal dari badan usaha ini adalah koperasi.

Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya kemandirian desa. Pemerintah perlu fokus membangun desa pada suatu industri tertentu. "Kita ingin agar ternak yang ada di desa, yang disubsidi ditempatkan di satu tempat, satu kandang sehingga nantinya dari produksi sapi ini memproduksi kotoran dan kotoran ini bisa diarahkan pada sebuah energi, eshingga di desa bisa swasembada energi dan swasembada daging," ujar Jokowi.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorLaksono Hari Wiwoho
Komentar

Terkini Lainnya

Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara

Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara

Nasional
Kapolri Instruksikan Jajarannya: Peringatan 'May Day' Harus Kondusif

Kapolri Instruksikan Jajarannya: Peringatan "May Day" Harus Kondusif

Nasional
Penindakan Diskotek Old City, Satpol PP Tunggu Perintah Anies

Penindakan Diskotek Old City, Satpol PP Tunggu Perintah Anies

Megapolitan
Penumpang yang Mobilnya Mendadak Berhenti di Tengah Jalan Ikuti Tes Narkoba

Penumpang yang Mobilnya Mendadak Berhenti di Tengah Jalan Ikuti Tes Narkoba

Regional
Bioskop di Selandia Baru Larang Penonton Pakai Piyama dan Sepatu Kotor

Bioskop di Selandia Baru Larang Penonton Pakai Piyama dan Sepatu Kotor

Internasional
Tersiram Air Panas di Pesawat, Penumpang Qantas Tuntut Ganti Rugi

Tersiram Air Panas di Pesawat, Penumpang Qantas Tuntut Ganti Rugi

Internasional
Menurut Kontras, Ini Penyebab Terjadinya Tindakan Penyiksaan terhadap Warga Sipil

Menurut Kontras, Ini Penyebab Terjadinya Tindakan Penyiksaan terhadap Warga Sipil

Nasional
KSPI Akan Uji Materi Perpres TKA ke Mahkamah Agung

KSPI Akan Uji Materi Perpres TKA ke Mahkamah Agung

Nasional
Anies dan Sandi Disebut Akan Resmikan Musala di Kampung Akuarium

Anies dan Sandi Disebut Akan Resmikan Musala di Kampung Akuarium

Megapolitan
Ini Penampakan Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Autisme

Ini Penampakan Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Autisme

Megapolitan
Dibuat Permanen, Pengerjaan Jembatan Babat-Widang Diprediksi Rampung H-10 Lebaran

Dibuat Permanen, Pengerjaan Jembatan Babat-Widang Diprediksi Rampung H-10 Lebaran

Regional
Kunjungi Maroko, Anies Ingin Indonesia Berbagi Pengalaman dengan Negara Lain

Kunjungi Maroko, Anies Ingin Indonesia Berbagi Pengalaman dengan Negara Lain

Megapolitan
Trump Dilaporkan Gunakan Ponsel Pribadi untuk Hubungi Penasihatnya

Trump Dilaporkan Gunakan Ponsel Pribadi untuk Hubungi Penasihatnya

Internasional
Hakim: Setya Novanto Terbukti Menyalahgunakan Kewenangan

Hakim: Setya Novanto Terbukti Menyalahgunakan Kewenangan

Nasional
Kades di Pemalang Diduga Tidak Netral, Bawaslu Hentikan Kasusnya karena Terlapor Menghilang

Kades di Pemalang Diduga Tidak Netral, Bawaslu Hentikan Kasusnya karena Terlapor Menghilang

Regional

Close Ads X