Istana Belum Bersikap atas Tersangka "Obor Rakyat"

Kompas.com - 05/07/2014, 16:44 WIB
Ratusan eksemplar tabloid obor rakyat dibakar oleh Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (17/6/2014) KOMPAS.com/ Ahmad WinarnoRatusan eksemplar tabloid obor rakyat dibakar oleh Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (17/6/2014)
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kepolisian menetapkan Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setyardi Budiyono dan penulis tabloid itu, Darmawan Sepriyossa, sebagai tersangka. Meski demikian, Istana Kepresidenan belum memutuskan status Setyardi sebagai Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah.

”Tentu, penetapan itu akan menjadi pertimbangan. Namun, wewenang sepenuhnya ada di tangan Bapak Dipo Alam selaku Sekretaris Kabinet,” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Jumat (4/7/2014), di Jakarta saat ditanya tentang status Setyardi sebagai Asisten Staf Khusus Presiden.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie, Setyardi yang juga komisaris PT Perkebunan Nusantara XIII serta Darmawan disangka melanggar Pasal 18 Ayat 3 jo Pasal 9 Ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sebelumnya, tim advokasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla melaporkan Setyardi dan Darmawan karena dinilai menghina dan memfitnah Jokowi lewat tabloid Obor Rakyat.

Pasal 9 Ayat 2 UU 40/1999 menyatakan, setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum. Sementara itu, Pasal 18 Ayat 3 menyatakan, pelanggaran terhadap Pasal 9 Ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100 juta.

”Kami berusaha menjerat dengan aturan yang ada dari UU Pers, UU Pemilu, hingga KUHP. Sejauh ini digunakan pasal dalam UU Pers,” kata Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman.

Jokowi menghargai langkah kepolisian yang menetapkan Setyardi dan Darmawan sebagai tersangka. ”Itu yang namanya tindakan hukum yang tegas. Salah-benar nanti pengadilan yang membuktikan. Atas tindakan tegas kepolisian, saya acungi jempol,” kata Jokowi.

Poempida Hidayatulloh, anggota tim sukses Jokowi-JK, menyatakan kecewa karena dua orang yang ada di balik tabloid Obor Rakyat hanya dikenai pasal di UU Pers dengan ancaman hukuman denda maksimal Rp 100 juta. Menurut Poempida, Obor Rakyat bukan sekadar masalah jurnalisme dan pidana umum, tetapi merupakan kejahatan demokrasi yang luar biasa.

Sebelumnya, Dewan Pers menyatakan, tabloid Obor Rakyat bukan produk jurnalistik hingga berada di luar payung hukum UU Pers. (Kompas, 16/6/2014). (iam/ryo/ato/dia/ong)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Pedagang Pasar Manfaatkan E-commerce

Jokowi Minta Pedagang Pasar Manfaatkan E-commerce

Nasional
Diperiksa KPK, Eks Ketua AMPG Fahd El Fouz Mengaku Senang

Diperiksa KPK, Eks Ketua AMPG Fahd El Fouz Mengaku Senang

Nasional
Sempat Kecewa, Ahmad Sahroni Apresiasi Permintaan Maaf Yasonna soal Tanjung Priok

Sempat Kecewa, Ahmad Sahroni Apresiasi Permintaan Maaf Yasonna soal Tanjung Priok

Nasional
Diminta jadi Komisaris, Yenny Wahid Terpanggil Benahi Garuda Indonesia

Diminta jadi Komisaris, Yenny Wahid Terpanggil Benahi Garuda Indonesia

Nasional
Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal 'Obstruction of Justice'

Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal "Obstruction of Justice"

Nasional
Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Nasional
Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Nasional
Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Nasional
Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Nasional
Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Nasional
Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Nasional
Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Nasional
Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Nasional
BNPT dan UNDP Gelar Pertemuan 100 Pakar Antiteror Bahas Pencegahan Ekstremisme

BNPT dan UNDP Gelar Pertemuan 100 Pakar Antiteror Bahas Pencegahan Ekstremisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X