Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hak Konstitusional Orang Sakit, Warga Binaan, dan Difabel Harus Dijamin

Kompas.com - 02/07/2014, 17:27 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta kepada penyelenggara pemilu untuk memastikan jaminan terhadap pemenuhan hak konstitusional kelompok rentan pada Pemilu Presiden 2014. Kelompok rentan yang dimaksud adalah pasien rumah sakit, warga binaan, dan penyandang disabilitas.

"Komnas HAM ingin memastikan negara, melalui penyelenggara pemilu telah memenuhi hak konstitusional kelompok rentan tersebut," ujar Koordinator Pemantauan Pilpres 2014 Komnas HAM Manager Nasution dalam jumpa pers di Kantor Komnas Ham, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014).

Menurut Manager, penyelenggara pemilu belum menjadikan kelompok rentan sebagai mindset yang harus diutamakan. Akibatnya, pendataan terhadap kelompok rentan ini tidak diperlakukan sama seperti masyarakat pada umumnya. Penyelenggara pemilu juga tidak melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu kepada kelompok rentan tersebut dengan maksimal.

Manager meminta kepada penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum, untuk melakukan pendataan ulang terhadap penduduk rentan yang belum ditetapkan dalam daftar pemilih tetap. Dia juga akan mendorong kerja sama dengan rumah sakit, kepolisian, dan lembaga-lembaga yang menaungi kelompok rentan agar membuka akses bagi KPU dalam penyediaan TPS khusus atau TPS kelilis guna memastikan terpenuhinya hak konstitusional warga negara dalam pelaksanaan pilpres 2014.

"Berdasarkan pengalaman, tidak ada perubahan signifikan terhadap kelengkapan sarana dan prasarana. Ini sangat dibutuhkan teman-teman berkebutuhan khusus tersebut," kata dia.

Dalam rangkaian pelaksanaan Pilpres 2014, Komnas HAM telah melaksanakan pemantauan pemilu pra-pilpres yang dilakukan di 13 provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darusallam, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Dalam pantauan tersebut, ditemukan potensi terhadap pelanggaran hak konstitusional yang cukup masif terhadap kelompok rentan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com