Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deputi I Kementerian PDT Mengaku Kenal Tersangka Penyuap Bupati Biak

Kompas.com - 01/07/2014, 20:28 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi I Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Suprayoga Hadi mengaku kenal dengan pengusaha konstruksi Teddi Renyut yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. Teddi diduga menyuap Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk terkait dengan proyek tanggul laut di Kabupaten Biak. Anggaran proyek ini akan diajukan Kementerian PDT dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014.

Suprayoga mengaku kenal dengan Teddi sejak dia masuk memimpin Deputi V Kementerian PDT. Ketika itu, perusahaan Teddi mengerjakan proyek di Deputi V.

"Proyek jalan di papua, Paniai kalau enggak salah," kata Suprayoga di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (1/7/2014) seusai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek tanggul laut Biak.

Saat ditanya apakah Teddi kerap mengerjakan proyek di Kedeputiannya, Suprayoga membantah informasi tersebut. Menurut dia, Teddi baru satu kali memenangkan tender proyek di Deputi V Kementerian PDT tersebut. Selebihnya, Suprayoga mengatakan bahwa hubungannya dengan Teddi tidak terlalu dekat. Proyek yang pernah ditangani Teddi, katanya, proses lelangnya berada di daerah, atau bukan di pemerintah pusat.

"Saya terus terang enggak terlalu paham dengan kasus ini karena bukan di Deputi saya," katanya.

Dia juga membantah sebagai pihak yang memperkenalkan Teddi dengan Yesaya. Dalam kasus dugaan suap KPK menetapkan Teddi dan Yesaya sebagai tersangka. Teddi diduga memberikan uang 100.000 dollar Singapura kepada Yesaya agar perusahaannya menjadi pelaksana proyek tanggul laut di Biak.

Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu pernah menyebut adanya indikasi bahwa Teddi kerap menggarap proyek di salah satu Kedeputian Kementerian PDT. Terkait proyek pembangunan tanggul laut ini, Suprayoga mengaku tidak mengetahui perencanaannya secara detil.

Proyek tersebut, menurutnya, merupakan tanggung jawab Deputi V Kementerian PDT. Ketika anggaran proyek itu diajukan, yakni sekitar Maret 2014, Suprayoga mengaku sudah pindah ke Deputi I.

"Makanya seharusnya yang diundang (KPK) itu Deputi V, bukan Deputi I, makanya saya juga enggak tahu," ujarnya.

Setelah didesak wartawan, Suprayoga mengatakan bahwa sepengetahuannya anggaran proyek tanggul laut di Biak tersebut baru dalam tahap pembahasan internal, atau belum diajukan ke DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com