KPK Minta Masukan Masyarakat soal Harta Kekayaan Capres-Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat memberi masukan kepada pihaknya terkait Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon presiden dan calon wakil presiden. Masukan itu akan diverifikasi untuk dibandingkan dengan LHKPN yang dilaporkan capres dan cawapres kepada KPK.

"Kan (LHKPN capres dan cawapres) ada di situs KPK. Kalau ada yang tidak cocok, laporkan. Kami berharap masyarakat mengkritisi. Kalau ada yang janggal laporkan," ujar Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2014).

Ia mengatakan, laporan masyarakat itu akan diverifikasi dan diklarifikasi kembali untuk dibandingkan dengan LHKPN yang dilaporkan capres dan cawapres pada pertengahan Mei 2014 lalu. Menurutnya, jika memang laporan masyarakat itu terbukti benar, maka KPK akan kembali mengumumkannya.

Pandu menuturkan, masukan sebaiknya disampaikan sebelum hari pemungutan suara, yaitu 9 Juli 2014 karena masukan itu akan dapat memengaruhi sikap pemilih dalam memilih pasangan capres dan cawapres.

KPU menggelar acara pengumuman LHKPN capres dan cawapres peserta Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 di Gedung KPU, Selasa. Pada acara tersebut, semua capres dan cawapres menyampaikan hasil kekayaannya, yaitu capres Prabowo Subianto dengan total nilai harta kekayaan Rp 1.670.392.580.402 dan 7.503.134 dollar AS. Kemudian, cawapres Hatta Rajasa dengan total harta kekayaan Rp 30.234.920.584 dan 75.092 dollar AS.

Sedangkan total nilai harta kekayaan capres Joko Widodo adalah Rp 29.892.946.012 dan 27.633 dollar AS dan total nilai harta kekayaan cawapres Jusuf Kalla adalah Rp 465.610.495.057 dan 1.058.564 dollar AS.