Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Danpuspom TNI Ralat Ucapannya soal Keterlibatan Prabowo dalam Kasus Penculikan

Kompas.com - 27/06/2014, 18:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal (Purn) Syamsu Djalal mengubah pernyataannya soal keterlibatan mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto soal kasus penculikan aktivis pada 1997/1998. Sebelumnya, Syamsu mengatakan, Prabowo harus dibawa ke Mahkamah Militer. Kini, dia mengatakan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah Prabowo tidak terlibat dalam kasus penculikan tersebut.

"Yang melakukan penculikan adalah anggota Tim Mawar yang sudah diajukan ke Mahkamah Militer. Prabowo hanya ambil alih bahwa dialah yang bertanggung jawab," ujar Syamsu dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (27/6/2014).

Syamsu mengatakan, setelah mengeluarkan penyataan soal keterlibatan Prabowo pada 11 Juni lalu, dia langsung bertemu dengan mantan anak buahnya yang menjadi penyidik dalam kasus itu. Hasilnya, Syamsu mengakui  bahwa ternyata Tim Mawar bergerak atas inisiatif sendiri.

"Padahal, perintah dari Asops ABRI, hanya untuk mengamankan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 1998 lalu. Tapi kalau melakukan hal yang lain namanya penyalahgunaan wewenang," kata dia.

Dia tak menjawab spesifik soal alasan Prabowo tidak dibawa ke Mahkamah Militer. Syamsu hanya kembali menegaskan bahwa dari hasil penyelidikan, Prabowo diketahui tidak memerintahkan Tim Mawar melakukan penculikan. Oleh karena itu, Tim Mawar bergerak di luar perintah yang seharusnya dilaksanakan.

"Prabowo sebagai Dankopassus ketika itu merasa bertanggung jawab. Di TNI itu, prajurit tidak ada yang salah, yang salah komandannya, maka dia mengambil alih tanggung jawab itu," papar Syamsu.

Pernyataan Syamsu ini berbeda dari pernyataannya pada 10 Juni lalu dalam wawancara dengan KompasTV. Dalam wawancara itu, Syamsu menilai, Prabowo seharusnya dibawa ke Mahkamah Militer sebagai aktor intelektual dari kasus penculikan aktivis pada 1998. Menurut dia, tidak adil jika hanya para prajurit yang diadili di Mahmil, sementara Prabowo selaku Komandan Jenderal Kopassus ketika itu hanya dibawa ke Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

"Itu yang lucu. Kok enggak semuanya? Masa anak buah saja? Kasihan dong anak buah, komandan harus bertanggung jawab. Kalau anak buah di Mahmil, komandannya juga di Mahmil. Kan lucu, anak buahnya masuk Mahmil, otaknya yang melakukan masuk ke DKP," ujar Syamsu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan Lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan Lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com