Agus Gumiwang Melawan Pemecatan Golkar Bukan karena Jabatan di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua DPP Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan bahwa perlawanannya terhadap pemecatan dirinya dari keanggotaan partai bukan terkait jabatannya sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Bagi Agus, perlawanan itu untuk menegakkan kebenaran.

"(Penolakan pemecatan) ini bukan tentang saya sebagai anggota DPR. Itu kecil sekali buat saya," ujar Agus di Jakarta, Kamis (26/6/2014).

Agus mengatakan, jabatan tersebut memang penting karena sebagai bagian kontribusi kepada masyarakat. Namun, menurut dia, yang lebih penting adalah memperjuangkan kebenaran. Ia mengaku tidak ingin memberikan preseden buruk kepada generasi baru, sehingga kemudian patah arang melihat kondisi Golkar.

Agus merasa diperlakukan tidak adil. Pasalnya, bukan hanya dirinya yang secara terbuka mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres mendatang, tetapi banyak kader Golkar lain bersikap sama. Banyak kader Golkar menolak mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Bahkan lebih vulgar dari kita kok. Bukan hanya senior, saya tidak sebut nama ya, tapi yang junior-junior mendukung Jokowi-JK itu banyak," kata Agus.

Namun, kata Agus, kader Golkar lainnya tidak ada yang mendapat sanksi pemecatan dari keanggotaan partai seperti yang diterima olehnya, dan dua kader Golkar lain, yakni Poempida Hidayatullah dan Nusron Wahid.

Jalur hukum

Pengacara tiga kader Golkar itu, Todung Mulya Lubis, menilai pemberhentian Nusron, Poempida, dan Agus dari keanggotaan Golkar cacat hukum. Pasalnya, keputusan pemecatan yang ditandatangtani Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjen Golkar Idrus Marham itu tidak sesuai prosedur di internal partai.

"Pemberhentian itu tidak punya kekuatan hukum. Tidak sah," ujar Todung.

Todung menjelaskan, sesuai mekanisme, DPP Golkar mesti mengeluarkan peringatan pertama. Pihak yang diberi peringatan lalu diberi waktu untuk klarifikasi dalam waktu 20 hari. Jika tidak ada respon, harus ada peringatan kedua yang diberikan jangka waktu 10 hari. Setelah itu, yang bersangkutan juga punya hak untuk melakukan pembelaan diri sebelum dilakukan pemecatan. Namun, mekanisme itu tidak dilakukan partai.

"Tidak mungkin, seseorang dalam organisasi manapun, tidak punya kesempatan untuk bela diri," kata Todung.

Todung menambahkan, pihaknya akan menyurati Komisi Pemilihan Umum atas keputusan Golkar itu. Pasalnya, putusan Golkar itu akan berdampak pada Agus dan Nusron, yang terpilih kembali sebagai anggota DPR periode 2014-2019.

Menurut Todung, siapapun yang dipilih dalam pemilu legislatif merupakan pilihan konstituen. Partai politik tidak bisa mengurangi kepercayaan masyarakat kepada wakilnya di parlemen.

"Apakah parpol bisa meredusir pilihan konstituen yang sudah diberikan? Menurut saya tidak bisa," pungkas Todung.