Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bocah Ini Lantang Berorasi tentang Pelanggaran HAM Prabowo dan Wiranto

Kompas.com - 26/06/2014, 18:34 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Bocah berumur 10 tahun, Markus Yernirkolaus, tiba-tiba muncul di tengah-tengah aksi massa Kamisan. Markus ikut berorasi tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh calon presiden Prabowo Subianto di Indonesia.

"Indonesia pelanggar HAM yang jelek!" seru Markus di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/6/2014).

Ia menghina pemerintahan Indonesia yang dari tahun ke tahun tidak menindak para pelaku pelanggar HAM. Ia menganggap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kejam karena tidak mementingkan rakyat dengan membiarkan pelaku pelanggar HAM berkeliaran.

Selain itu, Markus yakin Prabowo terlibat dalam penculikan aktivis yang hingga kini belum ditemukan. Keponakan dari Ucok Munandar ini juga mengecam Prabowo karena telah meninggalkan Indonesia setelah pemecatannya. Oleh sebab itu, ia menganggap Prabowo tidak pantas menjadi calon presiden Republik Indonesia.

"Tak pantas memuji Prabowo, pengecut jadi presiden," kata Markus sambil berteriak.

Meski tidak mendukung Prabowo, siswa kelas V SD ini juga mencurigai orang-orang yang berada di belakang calon presiden Joko Widodo, yakni Ketua Umum Hanura Wiranto.

"Jokowi harus berpikir di belakangnya ada Wiranto. Wiranto berbahaya. Atasannya Prabowo," imbuh Markus lantang.

Bocah berkacamata ini mengaku akan lebih senang jika Jokowi mengeluarkan Wiranto dalam barisan koalisi pendukungnya karena Wiranto juga salah satu dalang pelanggar HAM. Setelah berorasi, Markus dielu-elukan oleh massa. Beberapa orang pun bergantian meminta Markus untuk foto bersama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com