Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Jokowi Masukkan Dukungan bagi Palestina sebagai Prioritas

Kompas.com - 24/06/2014, 01:23 WIB
Indra Akuntono

Penulis

PONTIANAK, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo menyatakan, Indonesia wajib memberi dukungan bagi kemerdekaan Palestina sesuai amanat UUD 45. Karenanya, dia membantah sengaja menggulirkan dukungan tersebut semata demi Pemilu Presiden 2014.

"Kita dukung penuh kemerdekaan Palestina dan mendukung penuh Palestina jadi anggota PBB. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Pembukaan UUD kita jelas, kemerdekaan itu hak segala bangsa," kata Jokowi di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (23/6/2014).

Jokowi menegaskan, dukungan kepada Palestina, yang disampaikannya dalam debat capres, memiliki tujuan murni untuk penyampaian gagasan. Ia meminta agar gagasannya itu tak ditarik menjadi sebuah polemik.

Lebih jauh, Jokowi juga mengaku memiliki hubungan baik dengan Palestina melalui duta besarnya di Indonesia, Fariz N Mehdawi. Bahkan, dia mengatakan, Fariz sempat menjadi penghubung untuk mengirim tim sepak bola Palestina berlatih di Solo beberapa tahun lalu. "Jadi kami ngerti betul, artinya jangan ragu berikan dukungan karena sudah ada di konstitusi."

Diberitakan sebelumnya, dalam acara debat ketiga antarkandidat peserta Pemilu Presiden 2014, Jokowi menyatakan bahwa ia dan pasangannya, Jusuf Kalla, berkomitmen penuh mendukung kemerdekaan Palestina dan mendukung negara itu menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam debat tersebut, Jokowi menyebutkan punya empat prioritas untuk bidang politik luar negeri bila mendapat mandat memimpin Indonesia bersama Kalla. Empat prioritas itu adalah perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, perlindungan sumber daya maritim, produktivitas dan daya saing, serta keamanan regional kawasan dan menjaga ketertiban dunia.

Dukungan untuk memerdekakan Palestina masuk dalam program menjaga ketertiban dunia. Untuk mewujudkan keempat prioritas itu, Jokowi menyatakan akan menerapkan tiga strategi melalui hubungan antara pemerintah, hubungan para pelaku bisnis di antara dua negara, dan hubungan masyarakat di antara negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com