Kompas.com - 23/06/2014, 15:49 WIB
Jajak pendapat Kompas tentang adu konsep ekonomi antarcalon presiden. KOMPASJajak pendapat Kompas tentang adu konsep ekonomi antarcalon presiden.
EditorLaksono Hari Wiwoho


Oleh: Yuliana Rini DY

KOMPAS.com - Kualitas ekonomi yang rendah diikuti ketimpangan kesejahteraan menjadi topik pada debat calon presiden yang digelar 15 Juni lalu. Konsep dan rencana Prabowo Subianto dan Joko Widodo dalam meyakinkan masyarakat diuji. Mereka berlomba menawarkan solusi terbaik bagi kesejahteraan di dalam panggung debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum tersebut.

Masyarakat tetap antusias mengikuti materi debat yang bertema "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial" tersebut. Hasil jajak pendapat Kompas, minggu lalu, menunjukkan, 8 dari 10 responden mengikuti perdebatan. Sebagian besar menyaksikan siaran langsung di televisi dan sisanya mengikuti beritanya melalui media massa yang lain.

Tidak bisa dimungkiri, kondisi ekonomi makro mengalami kemajuan dalam dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Data membuktikan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen per tahun. Pendapatan per kapita meningkat dari Rp 6,6 juta (2004) menjadi Rp 9,8 juta (2013). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melonjak dari Rp 374 triliun (2004) menjadi Rp 1.683 triliun (2013). Angka kemiskinan turun dari 16,66 persen (2004) menjadi 11,37 persen (2013). Tingkat pengangguran juga berkurang dari 9,8 persen (2004) menjadi 6,25 persen (2013).

Namun, di sisi lain, ada peningkatan ketimpangan pendapatan antara kelompok miskin dan kelompok kaya. Rasio gini, yang mengukur angka kesenjangan, pada tahun 2013 mencapai 0,41. Padahal, sepuluh tahun yang lalu hanya 0,32 sehingga artinya kesenjangan pendapatan makin tinggi. Kondisi ini berimplikasi pada kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Ini berarti kemajuan ekonomi makro belum mampu menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, sumbangan sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) anjlok dari 28 persen (2004) menjadi 23,7 persen (2013). Fenomena ini kerap disebut "deindustrialisasi". Padahal, sektor padat karya menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja, selain pertanian.

Beragam persoalan itu dapat ditangkap Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Secara umum, Prabowo-Hatta menawarkan delapan agenda. Prabowo akan membangun kedaulatan pangan, energi, dan sumber daya alam. Dari sisi pembangunan manusia, pasangan ini akan mereformasi pendidikan serta meningkatkan program kesehatan, sosial, agama, budaya, dan olahraga.

Jokowi-Jusuf Kalla (JK) menawarkan revolusi mental yang diurai menjadi 31 agenda strategis, 19 agenda di antaranya tentang ekonomi dan kesejahteraan. Di bidang pendidikan, pasangan ini akan mengevaluasi kurikulum pendidikan dengan memberikan bobot besar terhadap budi pekerti dan pembangunan karakter. Mereka juga akan menerbitkan undang-undang wajib belajar 12 tahun dan bebas biaya pungutan. Kedaulatan pangan dan energi menjadi perhatian khusus bagi Jokowi-JK. Kedaulatan pangan berbasis agrobisnis kerakyatan dijalankan, misalnya dengan menyusun kebijakan impor pangan.

Visi-misi yang panjang dari kedua pasang kandidat—Prabowo-Hatta sebanyak 9 halaman dan Jokowi-JK sebanyak 41 halaman—diperas dan dirangkum oleh kedua capres.

Improvisasi

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

Nasional
7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

Nasional
Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.