Kompas.com - 23/06/2014, 15:49 WIB
Jajak pendapat Kompas tentang adu konsep ekonomi antarcalon presiden. KOMPASJajak pendapat Kompas tentang adu konsep ekonomi antarcalon presiden.
EditorLaksono Hari Wiwoho


Oleh: Yuliana Rini DY

KOMPAS.com - Kualitas ekonomi yang rendah diikuti ketimpangan kesejahteraan menjadi topik pada debat calon presiden yang digelar 15 Juni lalu. Konsep dan rencana Prabowo Subianto dan Joko Widodo dalam meyakinkan masyarakat diuji. Mereka berlomba menawarkan solusi terbaik bagi kesejahteraan di dalam panggung debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum tersebut.

Masyarakat tetap antusias mengikuti materi debat yang bertema "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial" tersebut. Hasil jajak pendapat Kompas, minggu lalu, menunjukkan, 8 dari 10 responden mengikuti perdebatan. Sebagian besar menyaksikan siaran langsung di televisi dan sisanya mengikuti beritanya melalui media massa yang lain.

Tidak bisa dimungkiri, kondisi ekonomi makro mengalami kemajuan dalam dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Data membuktikan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen per tahun. Pendapatan per kapita meningkat dari Rp 6,6 juta (2004) menjadi Rp 9,8 juta (2013). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melonjak dari Rp 374 triliun (2004) menjadi Rp 1.683 triliun (2013). Angka kemiskinan turun dari 16,66 persen (2004) menjadi 11,37 persen (2013). Tingkat pengangguran juga berkurang dari 9,8 persen (2004) menjadi 6,25 persen (2013).

Namun, di sisi lain, ada peningkatan ketimpangan pendapatan antara kelompok miskin dan kelompok kaya. Rasio gini, yang mengukur angka kesenjangan, pada tahun 2013 mencapai 0,41. Padahal, sepuluh tahun yang lalu hanya 0,32 sehingga artinya kesenjangan pendapatan makin tinggi. Kondisi ini berimplikasi pada kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Ini berarti kemajuan ekonomi makro belum mampu menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, sumbangan sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) anjlok dari 28 persen (2004) menjadi 23,7 persen (2013). Fenomena ini kerap disebut "deindustrialisasi". Padahal, sektor padat karya menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja, selain pertanian.

Beragam persoalan itu dapat ditangkap Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Secara umum, Prabowo-Hatta menawarkan delapan agenda. Prabowo akan membangun kedaulatan pangan, energi, dan sumber daya alam. Dari sisi pembangunan manusia, pasangan ini akan mereformasi pendidikan serta meningkatkan program kesehatan, sosial, agama, budaya, dan olahraga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jokowi-Jusuf Kalla (JK) menawarkan revolusi mental yang diurai menjadi 31 agenda strategis, 19 agenda di antaranya tentang ekonomi dan kesejahteraan. Di bidang pendidikan, pasangan ini akan mengevaluasi kurikulum pendidikan dengan memberikan bobot besar terhadap budi pekerti dan pembangunan karakter. Mereka juga akan menerbitkan undang-undang wajib belajar 12 tahun dan bebas biaya pungutan. Kedaulatan pangan dan energi menjadi perhatian khusus bagi Jokowi-JK. Kedaulatan pangan berbasis agrobisnis kerakyatan dijalankan, misalnya dengan menyusun kebijakan impor pangan.

Visi-misi yang panjang dari kedua pasang kandidat—Prabowo-Hatta sebanyak 9 halaman dan Jokowi-JK sebanyak 41 halaman—diperas dan dirangkum oleh kedua capres.

Improvisasi

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.