Kompas.com - 23/06/2014, 12:53 WIB
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Advokad Susi Tur Andayani divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan penjara dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Putusan Susi itu dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (23/6/2014).

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar Ketua Majelis Hakim Goysen Butarbutar.

Dalam pertimbangan yang memberatkan, hakim menilai, Susi tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sebagai seorang praktisi hukum dan advokad, Susi seharusnya menjalankan profesi dengan memegang kode etik advokad. Perbuatan Susi juga dinilai telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya MK.

"Perbuatan terdakwa dapat merusak nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaran pemilihan umum kepala daerah," lanjut hakim.

Adapun hal yang meringankan, yaitu Susi sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, mengakui perbuatan, dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Menurut hakim, Susi terbukti menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saat itu, Akil Mochtar, terkait pengurusan sengketa Pilkada Lebak sebesar Rp 1 miliar dan Lampung Selatan sebesar Rp 500 juta.

Dalam sengketa Pilkada Lebak, Susi merupakan pengacara pasangan calon bupati Lebak dan wakil bupati Lebak, Amir Hamzah dan Kasmin. Amir-Kasmin mengajukan gugatan ke MK karena kalah suara dengan pasangan Iti Oktavia Jayabaya-Ade Sumardi.

Agar gugatan dimenangkan oleh Akil, Susi berencana menyuap Rp 1 miliar. Uang itu berasal dari adik Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana. Dalam sengketa Pilkada Lampung Selatan, Susi merupakan pengacara pasangan calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan Rycko Menoza dan Eki Setyanto.

Susi juga dinilai terbukti memberikan Rp 500 juta untuk Akil. Uang itu, disebut untuk memengaruhi Akil dalam memutus permohonan keberatan hasil Pilkada Lampung Selatan yang diajukan pasangan lawan Rycko-Eki.

Pihak Rycko menginginkan MK menolak permohonan keberatan itu agar pasangan Rycko-Eki tetap dinyatakan sah sebagai pemenang pilkada Lampung Selatan.

Hakim menyatakan, Susi tidak terbukti bersalah melakukan korupsi dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum KPK.

Namun, menurut hakim, Susi justru terbukti bersalah menyuap hakim sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hakim juga menilai Susi terbukti melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu 7 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan penjara dalam kasus dugaan suap sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Atas vonis ini, Susi menyatakan pikir-pikir untuk banding.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Komandan Kapal Selam TNI AL Resmi Berganti, Ini Namanya

2 Komandan Kapal Selam TNI AL Resmi Berganti, Ini Namanya

Nasional
Survei Poltracking: Kepuasan Publik atas Kerja Pemerintah dan Jokowi-Ma'ruf Naik

Survei Poltracking: Kepuasan Publik atas Kerja Pemerintah dan Jokowi-Ma'ruf Naik

Nasional
Tinjau Sekolah Terdampak Gempa di Cianjur, Jokowi: 3 Bulan Harus Selesai Pembangunan Kembali

Tinjau Sekolah Terdampak Gempa di Cianjur, Jokowi: 3 Bulan Harus Selesai Pembangunan Kembali

Nasional
Maksimalkan Efisiensi Tenaga Listrik, Ditjen EBTKE Pasang 355 Lampu Jalan Bertenaga Surya di Maluku

Maksimalkan Efisiensi Tenaga Listrik, Ditjen EBTKE Pasang 355 Lampu Jalan Bertenaga Surya di Maluku

Nasional
Jokowi Minta TNI dan Polri Bantu Warga Cianjur Bersihkan Puing-puing Usai Gempa

Jokowi Minta TNI dan Polri Bantu Warga Cianjur Bersihkan Puing-puing Usai Gempa

Nasional
Stafsus Presiden Sebut Pasal Perzinaan Justru Hormati Perkawinan

Stafsus Presiden Sebut Pasal Perzinaan Justru Hormati Perkawinan

Nasional
Islam Menolak Teror

Islam Menolak Teror

Nasional
Kejagung Belum Terima SPDP Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong

Kejagung Belum Terima SPDP Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong

Nasional
Merasa Janggal Tak Lolos Verifikasi Peserta Pemilu 2024, Prima Geruduk Kantor KPU

Merasa Janggal Tak Lolos Verifikasi Peserta Pemilu 2024, Prima Geruduk Kantor KPU

Nasional
Menlu Retno: Demokrasi Bantu Hadapi Tantangan Sulit pada 2023

Menlu Retno: Demokrasi Bantu Hadapi Tantangan Sulit pada 2023

Nasional
Menlu: Bila Tak Ada Kerja Sama, Situasi Myanmar Tak Akan Jadi Lebih Baik

Menlu: Bila Tak Ada Kerja Sama, Situasi Myanmar Tak Akan Jadi Lebih Baik

Nasional
Menlu Retno Singgung soal Demokrasi Alami Kemunduran di Bali Democracy Forum

Menlu Retno Singgung soal Demokrasi Alami Kemunduran di Bali Democracy Forum

Nasional
Ketua Majelis Hakim Sidang Brigadir J Dilaporkan ke KY, PN Jaksel: Hak Pihak Beperkara

Ketua Majelis Hakim Sidang Brigadir J Dilaporkan ke KY, PN Jaksel: Hak Pihak Beperkara

Nasional
Laporkan Hakim ke KY, Pengacara Kuat Maruf Duga Wahyu Iman Santoso Langgar Kode Etik

Laporkan Hakim ke KY, Pengacara Kuat Maruf Duga Wahyu Iman Santoso Langgar Kode Etik

Nasional
Sudah Empat Kali ke Cianjur, Jokowi: Saya Akan Cek Sebulan Lagi

Sudah Empat Kali ke Cianjur, Jokowi: Saya Akan Cek Sebulan Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.