Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Nilai Perlu Mempersulit Investor Asing Masuk

Kompas.com - 15/06/2014, 21:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Dani Prabowo

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com
- Calon presiden Joko Widodo menilai perlunya memberikan batasan-batasan agar calon investor asing tidak mudah masuk ke Indonesia. Menurut Jokowi, langkah ini penting dilakukan dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015 nanti.

"Pasar domestik jangan dimasuki dari luar, caranya seperti apa, hal-hal berkaitan dengan perizinan misalnya, daerah harus berikan kecepatan kalau itu investor lokal, domestik, tapi kalau yang dari luar, enggak apa-apa lah sedikit disulit-sulitin," kata Jokowi dalam acara debat capres/cawapres di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu(15/6/2014). Tema debat kali ini mengenai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Jokowi menjawab pertanyaan capres lainnya, Prabowo Subianto mengenai langkah yang akan dilakukan Jokowi dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015.

Menurut Jokowi, dalam menghadapi ASEAN Economic Community, pemerintah harus membuat regulasi atau peraturan agar investor asing tidak begitu mudah masuk ke Indonesia. Jokowi mengatakan, langkah yang sedikit menghambat masuknya investor asing ini juga dilakukan negara-negara lain. "Kepentingan barrier untuk regulasi tuh itu jangan sampai menjadi peluang besar bagi mereka, di negara lain pun pasti ada barrier-nya," ucap Jokowi.

Terkait dengan perbankan, kata Jokowi, Bank Indonesia selaku pembuat regulasi bisa membatasi pihak asing yang ingin membangun bank di Indonesia demi kepentingan ekonomi negara. "Karena kalau lihat kita mau mendirikan bank di negara lain itu sangat sulit sekali, tidak segampang di tempat kita, hambatan itu harus mulai dibangun dengan regulasi, peraturan-peraturan, pemerintah pusat, BI, daerah. Yang utama lindungi ekonomi kita terutama yang berkaitan dengan ekonomi rakyat," ucapnya.

Jokowi juga menilai tidak ada masalah dengan pasar bebas ASEAN atau ASEAN Economic Community 2015. Dia meyakini Indonesia bisa menghadapi pasar bebas tersebut jika pertumbuhan ekonomi baik dan pengusaha berkembang dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com