Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Ingin Jadi Presiden Gara-gara Sopir Taksi Bilang Orang Indonesia Bodoh

Kompas.com - 13/06/2014, 06:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis


LAMPUNG SELATAN, KOMPAS.com -- Ada sebuah cerita yang memotivasi Prabowo Subianto ingin menjadi orang nomor satu di negeri ini. Cerita itu diungkapkannya saat berorasi di Lapangan Tanjung Sari, Lampung Selatan, Kamis (12/6/2014).

Prabowo mengatakan, salah satu alasan yang membuatnya ingin menjadi presiden karena merasa tersindir oleh seorang sopir taksi ketika ia berkunjung ke sebuah negara. Ia tak menyebut negara mana yang dikunjunginya.

"Saat itu, saya sedang dalam perjalanan di sebuah negara. Saya naik taksi dengan asisten saya menuju bandara di sana. Di perjalanan, sopir taksi itu bertanya dari mana asal saya. Saya jawab asal saja waktu itu. Saya bilang dari Filipina," kisa Prabowo.

Menanggapi jawaban Prabowo, sang sopir taksi mengatakan, beruntung menjadi orang Filipina, bukan Indonesia.

"Dia bilang saya beruntung jadi orang Filipina. Kalau saya jadi orang Indonesia, saya menyedihkan. Kata dia, orang Indonesia itu bodoh," ungkap mantan Danjen Kopassus itu.

Prabowo merasa tersinggung dengan ucapan sopir taksi itu. Namun, dia justru memancing sang sopir untuk bicara lebih banyak. Prabowo penasaran kenapa sang sopir menyebut orang Indonesia bodoh.

"Dia bilang, Indonesia itu kaya, tapi pemerintahnya salah urus. Pemimpinnya korup, jadi rakyatnya miskin dan bodoh," ujar Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.

Ucapan sopir taksi itu, lanjut Prabowo, mengusik pikirannya hingga ia bertekad menjadi presiden untuk membawa Indonesia lebih baik.

"Omongan sopir taksi itu salah satu motivasi saya ingin menjadi presiden. Saya tidak mau rakyat Indonesia disebut bodoh. Saya tidak mau disebut bangsa yang korup. Saya mau kita mengelola kekayaan alam kita untuk kemajuan rakyat Indonesia. Saya ingin Indonesia dihargai bangsa asing," ujar Prabowo yang disambut tepuk tangan dan riuh para pendukungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com