Fadli Zon: Level Jusuf Kalla Sedikit Lebih Rendah dari Saya

Kompas.com - 11/06/2014, 22:28 WIB
Cawapres dari poros PDIP, Jusuf Kalla memberikan pidato politik saat acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Alim Ulama PKB, di Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2014). Silatnas yang dihadiri sejumlah alim ulama PKB dan NU se-Indonesia ini digelar untuk memaparkan visi dan misi serta strategi pemenangan pasangan capres dan cawapres, Jokowi-Jusuf Kalla. TRIBUNNEWS/HERUDINCawapres dari poros PDIP, Jusuf Kalla memberikan pidato politik saat acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Alim Ulama PKB, di Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2014). Silatnas yang dihadiri sejumlah alim ulama PKB dan NU se-Indonesia ini digelar untuk memaparkan visi dan misi serta strategi pemenangan pasangan capres dan cawapres, Jokowi-Jusuf Kalla.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fadli Zon, menganggap calon wakil presiden Jusuf Kalla memiliki level sedikit lebih rendah dibanding dirinya. Penilaiannya itu ialah karena pertanyaan yang diajukan Kalla kepada Prabowo terkait pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu dalam acara Debat Capres dan Cawapres pada Senin (9/6/2014) lalu.

"Pertanyaan seperti itu ditanyakan orang sekelas Jusuf Kalla itu menunjukkan ternyata JK itu kelas politisi biasa. Saya pikir tadinya negarawan, ternyata politisi biasa. Levelnya samalah sama saya, mungkin lebih rendah sedikit dari saya," ujar Fadli, di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Rabu (11/6/2014).

Fadli mengaku tak menyangka Kalla akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Kalla, kata dia, ingin mencari celah untuk memainkan isu HAM. Fadli justru menanyakan apa yang telah dilakukan Jusuf Kalla terkait isu HAM masa lalu selama menjabat wakil presiden.

"Memang di zaman dia jadi wakil presiden, apa yang dia lakukan terhadap kasus-kasus pada masa lalu. Ada enggak ?Tidak ada kan," ujarnya.

"Jadi, kalau itu sah-sah juga ditanyakan, kita juga boleh juga dong menilai bahwa dia kelasnya politisi biasa," lanjutnya. 

Sebelumnya, dalam debat pertama, Senin lalu, Kalla meminta Prabowo menjelaskan gagasannya mengenai penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Prabowo menjawab telah menjalankan tugas dengan baik untuk melindungi masyarakat dari serangan kelompok radikal. Mengenai penilaian atas apa yang dilakukannya, Prabowo meminta Kalla bertanya kepada orang yang menjadi atasannya saat itu.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Nasional
Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Nasional
Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Nasional
Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Nasional
4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

Nasional
Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Nasional
Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Nasional
Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Nasional
UPDATE: 297 Kasus Harian Covid-19 dan 3 Skenario Pemerintah Terkait Gelombang Ketiga

UPDATE: 297 Kasus Harian Covid-19 dan 3 Skenario Pemerintah Terkait Gelombang Ketiga

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E | Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

[POPULER NASIONAL] Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E | Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

Nasional
DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

Nasional
Varian Omicron Disebut Dapat Menular ke Penyintas Covid-19, Satgas: Jangan Panik, Hati-hati

Varian Omicron Disebut Dapat Menular ke Penyintas Covid-19, Satgas: Jangan Panik, Hati-hati

Nasional
Pegawai KPI Mulai Work from Home untuk Pulihkan Trauma

Pegawai KPI Mulai Work from Home untuk Pulihkan Trauma

Nasional
Gesekan antara TNI-Polri Tidak Perlu Terjadi jika...

Gesekan antara TNI-Polri Tidak Perlu Terjadi jika...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.