Fadli Zon: Level Jusuf Kalla Sedikit Lebih Rendah dari Saya

Kompas.com - 11/06/2014, 22:28 WIB
Cawapres dari poros PDIP, Jusuf Kalla memberikan pidato politik saat acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Alim Ulama PKB, di Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2014). Silatnas yang dihadiri sejumlah alim ulama PKB dan NU se-Indonesia ini digelar untuk memaparkan visi dan misi serta strategi pemenangan pasangan capres dan cawapres, Jokowi-Jusuf Kalla. TRIBUNNEWS/HERUDINCawapres dari poros PDIP, Jusuf Kalla memberikan pidato politik saat acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Alim Ulama PKB, di Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2014). Silatnas yang dihadiri sejumlah alim ulama PKB dan NU se-Indonesia ini digelar untuk memaparkan visi dan misi serta strategi pemenangan pasangan capres dan cawapres, Jokowi-Jusuf Kalla.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fadli Zon, menganggap calon wakil presiden Jusuf Kalla memiliki level sedikit lebih rendah dibanding dirinya. Penilaiannya itu ialah karena pertanyaan yang diajukan Kalla kepada Prabowo terkait pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu dalam acara Debat Capres dan Cawapres pada Senin (9/6/2014) lalu.

"Pertanyaan seperti itu ditanyakan orang sekelas Jusuf Kalla itu menunjukkan ternyata JK itu kelas politisi biasa. Saya pikir tadinya negarawan, ternyata politisi biasa. Levelnya samalah sama saya, mungkin lebih rendah sedikit dari saya," ujar Fadli, di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Rabu (11/6/2014).

Fadli mengaku tak menyangka Kalla akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Kalla, kata dia, ingin mencari celah untuk memainkan isu HAM. Fadli justru menanyakan apa yang telah dilakukan Jusuf Kalla terkait isu HAM masa lalu selama menjabat wakil presiden.

"Memang di zaman dia jadi wakil presiden, apa yang dia lakukan terhadap kasus-kasus pada masa lalu. Ada enggak ?Tidak ada kan," ujarnya.

"Jadi, kalau itu sah-sah juga ditanyakan, kita juga boleh juga dong menilai bahwa dia kelasnya politisi biasa," lanjutnya. 

Sebelumnya, dalam debat pertama, Senin lalu, Kalla meminta Prabowo menjelaskan gagasannya mengenai penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Prabowo menjawab telah menjalankan tugas dengan baik untuk melindungi masyarakat dari serangan kelompok radikal. Mengenai penilaian atas apa yang dilakukannya, Prabowo meminta Kalla bertanya kepada orang yang menjadi atasannya saat itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Nasional
Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X