Kompas.com - 10/06/2014, 21:41 WIB
Cawapres Hatta Rajasa saat bersiap menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (23/5/2014). Sehari sebelumnya, pasangan Jokowi-JK telah menjalani tes kesehatan. Pemeriksaan lengkap kesehatan merupakan salah satu syarat pencalonan Pilpres 2014. TRIBUNNEWS/HERUDINCawapres Hatta Rajasa saat bersiap menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (23/5/2014). Sehari sebelumnya, pasangan Jokowi-JK telah menjalani tes kesehatan. Pemeriksaan lengkap kesehatan merupakan salah satu syarat pencalonan Pilpres 2014.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden nomor urut 1 Hatta Rajasa mengatakan kasus hukum berupa kecelakaan yang menjerat anaknya, Rasyid Rajasa, sudah selesai.

Hal itu dikatakan Hatta untuk menanggapi banyaknya komentar miring tentang dirinya yang berbicara soal kesetaraan hukum dalam acara Debat Capres-Cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014) malam.

"Anak saya sudah masuk pengadilan, sudah dihukum, saya sendiri yang mengantarkan apa kurang itu?" kata Hatta di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (10/6/2014) malam.

Meskipun anaknya tidak merasakan hukuman penjara, menurut dia, proses hukum sudah berjalan dengan benar dan sesuai.

"(Anak saya) sudah dihukum, sekolahnya tertunda satu tahun. Sudah tidak ada diskriminatif saya. Prosesnya sudah berjalan dengan benar. Sudah tidak ada intervensi apa pun, sudah jalan. Kalau misalkan dia tidak masuk pengadilan, Anda boleh protes ke saya," ujarnya.

Sekadar informasi, anak Hatta, Rasyid Rajasa, dihukum 6 bulan hukuman percobaan dengan hukuman pidana 5 bulan atas kasus kecelakaan maut di Tol Jagorawi pada Januari 2014. Rasyid menabrak Daihatsu Luxio. Dua penumpang di antaranya tewas.

Dengan vonis ini, Rasyid dinyatakan bersalah karena terbukti melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas akibat mengendarai kendaraan dengan lalai dan subsider Pasal 310 ayat (2). Namun, ia tidak perlu masuk penjara bila tidak mengulang perbuatan sama dalam kurun waktu 6 bulan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, komentar miring bermunculan terkait Hatta yang berbicara soal kesetaraan hukum antara yang kaya dan yang miskin. Pernyataan Hatta itu dianggap tidak sejalan dengan kasus kecelakaan yang dialami Rasyid.

"Masa seorang Hatta Rajasa tidak malu berbicara tentang kesetaraan hukum? Apa dikiranya rakyat sudah lupa tabrakan maut anaknya, tragedi BMW-Luxio, yang telah merenggut sekian banyak nyawa di Tol Jagorawi," kata Amal Al Ghazali, koordinator nasional Relawan Demi Indonesia.

Komentar miring juga bermunculan di media sosial Twitter. "Plis deh, pak Hatta.. Jgn ngomongin bebas diskriminasi kalo kasus anaknya nabrak tempo hari udah ilang gitu aja. *sodorin kaca," tulis Inne Nathalia melalui akun Twitter-nya, @InNath. Hal senada disampaikan Hasan Batupahat melalui akun Twitter-nya, @datuakrajoangek. "Hatta ngemeng kepastian hukum. Dia tau persis, anaknya diperlakukan setara dan dapat kepastian tidak dihukum :)," tulis Hasan.

Tak ketinggalan, pengamat politik, Yunarto Wijaya, ikut berkomentar. "Salah ngasih porsi hatta utk bicara "kesetaraan hukum", TL langsung rame..," celoteh @yunartowijaya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X