Jokowi-JK Terapkan Strategi "Good Cop" dan "Bad Cop"

Kompas.com - 10/06/2014, 08:19 WIB
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari kubu koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo - Jusuf Kalla memaparkan visi misi saat Debat Capres - Cawapres bertema Pembangunan Ekonomi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum di Balai Serbini, Jakarta, Senin (9/6/2014) malam. Pemilu Presiden 2014 akan berlangsung 9 Juli 2014 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kebijakan publik Vishnu Juwono menilai, tim pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menerapkan strategi good and bad cop dalam Debat Capres dan Cawapres, di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Senin (9/6/2014) malam. Menurut dia, Jokowi diposisikan sebagai good cop dengan menekankan berbagai prestasi yang diraihnya saat menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

"Sementara Jusuf Kalla ditempatkan sebagai bad cop di mana sejak sesi awal sudah mengangkat masalah isu hak asasi manusia dan ketaatan terhadap hukum dalam memilih pemimpin untuk menyindir Prabowo," kata Vishnu kepada Kompas.com, Selasa (10/6/2014) pagi.

Ia menilai, Kalla sengaja ditempatkan untuk memainkan peran melayangkan serangan-serangan kepada Prabowo karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Kalla saat ini menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia, serta pernah terlibat dalam penyelesaian konflik di Poso, Ambon, dan Aceh.

Sementara performa Jokowi, menurut Vishnu, lebih variatif dalam pemilihan kata-katanya. Penampilannya pun dianggap lebih baik saat ia menyampaikan pidato pada Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas pekan lalu.

Bagaimana dengan Prabowo? Menurut Vishnu, mantan Danjen Kopassus itu tak bisa menyembunyikan groginya. Prabowo juga dinilainya terlalu mendominasi sehingga hanya sedikit waktu yang tersisa bagi pasangannya, Hatta Rajasa.

"Peranan Hatta Rajasa menjadi kurang menonjol dalam debat ini. Seharusnya Hatta bisa dimanfaatkan secara lebih maksimal dengan menekankan keberhasilannya dari pengalaman yang panjangnya sebagai pimpinan lembaga negara dengan menjadi anggota DPR dan menteri selama lebih dari 10 tahun," papar dosen Administrasi Publik FISIP UI ini.

Pertanyaan tak kritis

Pada sesi tanya jawab, menurut Vishnu, Prabowo tak memanfaatkan kesempatan dengan melontarkan pertanyaan yang seharusnya lebih kritis terhadap Jokowi. Prabowo dianggap tak memanfaatkan isu-isu yang selama ini melemahkan Jokowi, seperti capres boneka ataupun pemimpin yang tak amanah.

Prabowo memilih menanyakan pandangan Jokowi tentang wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD untuk menghemat biaya politik.

"Sebaliknya, saat giliran Jokowi-JK, Jusuf Kalla memanfaatkannya dengan kembali berperan sebagai bad cop dengan mengangkat kembali isu hak asasi manusia kali ini langsung dikaitkan dengan karier Prabowo di militer. Terlihat dari bahasa tubuhnya, Prabowo hampir tidak dapat mengendalikan emosinya dan tidak menjawab langsung pertanyaan Kalla dengan menyerahkan penilaian penanganan isu HAM kepada pimpinannya saat ia masih menjadi perwira tinggi militer," ujar Vishnu.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X