Jokowi-JK Terapkan Strategi "Good Cop" dan "Bad Cop"

Kompas.com - 10/06/2014, 08:19 WIB
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari kubu koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo - Jusuf Kalla memaparkan visi misi saat Debat Capres - Cawapres bertema Pembangunan Ekonomi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum di Balai Serbini, Jakarta, Senin (9/6/2014) malam. Pemilu Presiden 2014 akan berlangsung 9 Juli 2014 mendatang.   KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOPasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari kubu koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo - Jusuf Kalla memaparkan visi misi saat Debat Capres - Cawapres bertema Pembangunan Ekonomi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum di Balai Serbini, Jakarta, Senin (9/6/2014) malam. Pemilu Presiden 2014 akan berlangsung 9 Juli 2014 mendatang.
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kebijakan publik Vishnu Juwono menilai, tim pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menerapkan strategi good and bad cop dalam Debat Capres dan Cawapres, di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Senin (9/6/2014) malam. Menurut dia, Jokowi diposisikan sebagai good cop dengan menekankan berbagai prestasi yang diraihnya saat menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

"Sementara Jusuf Kalla ditempatkan sebagai bad cop di mana sejak sesi awal sudah mengangkat masalah isu hak asasi manusia dan ketaatan terhadap hukum dalam memilih pemimpin untuk menyindir Prabowo," kata Vishnu kepada Kompas.com, Selasa (10/6/2014) pagi.

Ia menilai, Kalla sengaja ditempatkan untuk memainkan peran melayangkan serangan-serangan kepada Prabowo karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Kalla saat ini menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia, serta pernah terlibat dalam penyelesaian konflik di Poso, Ambon, dan Aceh.

Sementara performa Jokowi, menurut Vishnu, lebih variatif dalam pemilihan kata-katanya. Penampilannya pun dianggap lebih baik saat ia menyampaikan pidato pada Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas pekan lalu.

Bagaimana dengan Prabowo? Menurut Vishnu, mantan Danjen Kopassus itu tak bisa menyembunyikan groginya. Prabowo juga dinilainya terlalu mendominasi sehingga hanya sedikit waktu yang tersisa bagi pasangannya, Hatta Rajasa.

"Peranan Hatta Rajasa menjadi kurang menonjol dalam debat ini. Seharusnya Hatta bisa dimanfaatkan secara lebih maksimal dengan menekankan keberhasilannya dari pengalaman yang panjangnya sebagai pimpinan lembaga negara dengan menjadi anggota DPR dan menteri selama lebih dari 10 tahun," papar dosen Administrasi Publik FISIP UI ini.

Pertanyaan tak kritis

Pada sesi tanya jawab, menurut Vishnu, Prabowo tak memanfaatkan kesempatan dengan melontarkan pertanyaan yang seharusnya lebih kritis terhadap Jokowi. Prabowo dianggap tak memanfaatkan isu-isu yang selama ini melemahkan Jokowi, seperti capres boneka ataupun pemimpin yang tak amanah.

Prabowo memilih menanyakan pandangan Jokowi tentang wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD untuk menghemat biaya politik.

"Sebaliknya, saat giliran Jokowi-JK, Jusuf Kalla memanfaatkannya dengan kembali berperan sebagai bad cop dengan mengangkat kembali isu hak asasi manusia kali ini langsung dikaitkan dengan karier Prabowo di militer. Terlihat dari bahasa tubuhnya, Prabowo hampir tidak dapat mengendalikan emosinya dan tidak menjawab langsung pertanyaan Kalla dengan menyerahkan penilaian penanganan isu HAM kepada pimpinannya saat ia masih menjadi perwira tinggi militer," ujar Vishnu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Nasional
Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X