Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Tanya soal Pemekaran, Jokowi Tegaskan soal Kemanfaatan bagi Rakyat

Kompas.com - 09/06/2014, 21:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Prabowo Subianto mempertanyakan soal pemekaran daerah yang saat ini semakin banyak di Indonesia. Prabowo mempertanyakan apa tolok ukur pemberian pemekaran daerah.

"Jika daerah lain minta, yang lain tidak dikasih, dari segi keadilan, ada kabupaten yang jumlahnya 20.000 dikasih pemekaran, di mana rasa keseimbangan keadilan yang kabupaten jumlah penduduknya 3 juta misalnya. Perlu ada sikap ketegasan, kriterianya apa izinkan daerah pemekaran baru, apakah jumlah penduduk, luas wilayah, keamanan, letak geografis, di mana yang bisa jadi kriteria izinkan penambahan provinsi atau kabupaten," tanya Prabowo kepada capres Jokowi dalam Debat Kandidat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Balai Sarbini Jakarta, Senin malam (9/6/2014).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menjawab penentuan daerah yang dimekarkan adalah asas kemanfaatannya. Jokowi juga menjelaskan aspek yang menjadi penilaian adalah kemampuan daerah itu menopang secara mandiri.

"Apakah dengan dibuka daerah baru itu rakyat dapat manfaatnya, apa elitenya? Harus beri manfaat bagi rakyatnya, bukan elite politiknya," sebut Jokowi.

Jawaban Jokowi kemudian ditambahkan calon wakil presiden pasangannya, Jusuf Kalla. Kalla menyebut pemekaran juga harus dilihat dari keluasan daerah itu, jika dimungkinkan daerah yang sudah dimekarkan dapat disatukan kembali.

"Yang penting efektivitasnya apa lebih baik atau tidak, kalau efeknya jelek, kalau perlu disatukan kembali. Jadi, asas manfaat dan jangkauan dari pemerintah itu sendiri ke daerahnya yang penting," tutur Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com