Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta Anggap Kasus Babinsa dan Ancaman Bom sebagai Kampanye Hitam

Kompas.com - 08/06/2014, 19:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1 Hatta Rajasa merasa resah dengan kampanye hitam yang selalu menyerang kubunya. Dalam beberapa hari ini saja, menurutnya, sudah ada dua kampanye hitam, yakni isu pengerahan bintara pembina desa dan ancaman pengeboman di Rumah Polonia sebagai markas tim sukses dan relawannya.

Hal tersebut disampaikan Hatta di depan ratusan alumni ITB yang mendeklarasikan dukungan untuknya bersama Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014. "Mari kita hindarkan black campaign, saya paling tidak suka cara-cara seperti itu. Kemarin katanya kantor kita akan dibom. Diisukan seperti itu," kata Hatta di Anjungan Sumatera Selatan, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Minggu (8/6/2014) siang.

Hatta mengaku berada di rumah Polonia hingga pukul 01.00 dini hari tadi. Dia mengingatkan seluruh jajaran tim sukses dan relawan untuk tidak takut dan terpengaruh dengan kampanye hitam semacam itu.

"Selanjutnya ada isu TNI memihak. Isu itu sudah dikembangkan. Menurut saya, sejak reformasi TNI kita sangat profesional, yang tidak mungkin bisa tarik ke kiri, ke kanan," ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Dia meminta berbagai pihak mulai dari media massa hingga masyarakat tidak terus-menerus mengembangkan isu kampanye hitam seperti itu. "Mari kita beradu argumentasi. Beradu konsep untuk kemajuan bangsa ini. Dua isu itu jangan kita kembangkan lagi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com