Prabowo Presiden, Koruptor Dihukum Mati

Kompas.com - 07/06/2014, 18:47 WIB
Spanduk bergambar mantan Presiden Soeharto terpasang di posko Djoko Santoso Center 328 di Jakarta Pusat, saat deklarasi mendukung capres-cawapres Prabowo-Hatta Rajasa di Jakarta Pusat, Senin (2/6/2014). Mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso menyatakan organisasi masyarakat di bawah naungannya dapat menghantarkan Prabowo-Hatta memenangi pilpres Juli mendatang. TRIBUNNEWS/HERUDINSpanduk bergambar mantan Presiden Soeharto terpasang di posko Djoko Santoso Center 328 di Jakarta Pusat, saat deklarasi mendukung capres-cawapres Prabowo-Hatta Rajasa di Jakarta Pusat, Senin (2/6/2014). Mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso menyatakan organisasi masyarakat di bawah naungannya dapat menghantarkan Prabowo-Hatta memenangi pilpres Juli mendatang.
|
EditorHeru Margianto
SURABAYA, KOMPAS.com - Pasangan Prabowo-Hatta berjanji akan mengupayakan ketentuan hukuman mati bagi koruptor jika mereka terpilih memimpin Indonesia. Sebelumnya, kubu Jokowi-Jusuf Kalla memprogramkan hukuman seumur hidup bagi koruptor.

"Kami akan usulkan revisi UU Tipikor (tindak pidana korupsi) dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun menjadi hukuman mati," kata Mahfud di Surabaya usai menghadiri Deklarasi Relawan Kesatuan Aksi Pendukung Prabowo untuk Indonesia Satu (KAPPI-1) Jatim, Sabtu (7/6/2014).

Menurut Mahfud, pihaknya tidak tersandera kasus apapun untuk memberantas korupsi di Indonesia. 

Hukuman mati, kata dia, dibenarkan dalam konstitusi, sama halnya dengan kasus terorisme dan narkoba. Menurutnya, hukuman mati tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Di negara adidaya seperti Amerika Serikat yang menghormati HAM, juga memberlakukan hukuman maksimal koruptor," tambahnya.

Hukuman mati kata dia, bisa dilakukan, dengan catatan sudah dituangkan dalam UU Tipikor. Pasal yang menyebut hukuman mati bagi koruptor bisa dilakukan jika negara dalam keadaan kritis bisa dihapus.

"Hukuman mati tidak harus menunggu negara kritis, korupsi jelas-jelas merupakan kejahatan kemanusiaan yang menyengsarakan rakyat," kata dia. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Nasional
Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Nasional
Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Nasional
Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Nasional
Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Nasional
Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Nasional
Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Nasional
Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Nasional
Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Nasional
Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X