Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Jokowi-JK Desak Kodim Klarifikasi soal Babinsa

Kompas.com - 05/06/2014, 21:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Tim Pemenangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Mayjen TNI (Purn) Supiadin menyayangkan adanya anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang memberikan arahan kepada masyarakat untuk memilih capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dia mendesak agar komandan kodim setempat segera mengeluarkan klarifikasi.

“Kita ingin komandan kodim atau ke atas membuat klarifikasi soal ini, karena ini sangat disayangkan dan mengganggu pemilu yang seharusnya berjalan dengan damai,” kata Supiadin dalam konferensi pers di Media Centre JKW4P, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2014).

Dengan melakukan klarifikasi, Supiadin menilai, masalah ini akan segera selesai. Isu ini tidak akan lagi menimbulkan banyak pertanyaan di benak masyarakat.

“Ini kenakalan prajurit, inisiatif sendiri, atau bagaimana? Apakah ada pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi ini atau bagaimana?” ujar Tim Pemenangan Korwil Jawa Barat itu.

Jika nantinya ditemukan bahwa pengarahan ini hanya kesalahan sepihak oleh anggota Babinsa, menurutnya, komandan yang bersangkutan bisa mengambil sanksi tegas. Dengan demikian, hal serupa tidak akan terulang kembali.

Sebelumnya, warga di kawasan Jakarta Pusat resah oleh pendataan yang dilakukan oleh orang yang mengaku babinsa. Dalam pendataan itu, warga diarahkan untuk memilih pasangan capres-cawapres yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Anggap Pernyataan 'Jangan Mengganggu' Prabowo Picu Perdebatan

Pakar Anggap Pernyataan "Jangan Mengganggu" Prabowo Picu Perdebatan

Nasional
Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, KPU Dianggap Tak Bisa Jadi Teladan

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, KPU Dianggap Tak Bisa Jadi Teladan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Proyek Fiktif di Tol MBZ Demi Uang Pelicin BPK | Grace Natalie Jadi Stafsus Presiden

[POPULER NASIONAL] Proyek Fiktif di Tol MBZ Demi Uang Pelicin BPK | Grace Natalie Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com