Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Hakim MK, Saksi PKS Ini Selalu Jawab "Siap!"

Kompas.com - 02/06/2014, 14:18 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada kejadian menarik saat sidang panel perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2014, Senin (2/6/2014), yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang berlangsung secara telekonferensi karena saksi dari Partai Keadilan Sejahtera berada di Desa Dayah Menara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Amir, nama saksi itu, hampir selalu mengawali jawabannya dengan kata "Siap", saat ditanya hakim MK.

“Siap!” ujar Amir, saat Ketua MK Hamdan Zoelva yang menjadi panel hakim, memanggilnya.

Pada sidang panel perkara PHPU dengan agenda pembuktian Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Hamdan menanyakan ada permasahan apa di TPS yang Amir datangi. Amir menyebutkan, ada surat suara yang rusak sebanyak 406 surat suara. Kertas suara tersebut sudah dicoblos, saat pemilih membuka surat suara di bilik suara. Pemilih kemudian diberi kertas suara pengganti. Amir mengungkapkan, kertas suara yang rusak dibawa kepolisian ke Polres Pidie. Namun, ia tidak mengetahui tindak lanjut setelah itu.

Hamdan pun kembali memastikan kepada Amir, bahwa surat suara tercoblos sebelum dicoblos pemilih.

“Siap!” jawab Amir.

Setelah itu, Amir menjelaskan, saat pembukaan kotak suara, terdapat 25 surat suara yang tidak dicoblos sebagaimana mestinya. Pada akhir kesaksian Amir, Hamdan bertanya apakah ada masalah lain di TPS tersebut. Amir pun menjawab, "Tidak ada".

“Siap?” canda Hamdan yang disambut tawa hadirin.

“Siap!” jawab Amir.

Berdasarkan data Kepaniteraan MK, terdapat 63 gugatan hasil Pemilu di Provinsi Aceh. Dari seluruh gugatan tersebut, 5 kasus dimohonkan oleh Partai Nasdem, 3 kasus oleh Partai Kebangkitan Bangsa, 6 kasus oleh Partai Keadilan Sejahtera, 1 kasus oleh PDI-P, 6 kasus oleh Partai Golkar, 9 kasus oleh Partai Gerindra, 4 kasus oleh Partai Demokrat, 3 kasus oleh PAN, 4 kasus oleh PPP, 2 kasus oleh Partai Hanura, 2 kasus oleh Partai Damai Aceh, 12 kasus oleh Partai Nasional Aceh, 3 kasus oleh Partai Bulan Bintang, 2 kasus oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan 1 kasus oleh perseorangan calon anggota DPD bernama Mursyid. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com