Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Curhat Sulitnya Kelola Relawan

Kompas.com - 27/05/2014, 21:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan bagaimana sulitnya mengelola ratusan kelompok relawan di penjuru Indonesia. Saat berpidato di acara peresmian kelompok relawan Pondok Bangsa di rumah Rahmawati Soekarnoputri, Jalan Iskandarsyah II, Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2014), Jokowi bahkan mengaku tidak hapal satu per satu nama kelompok relawannya.

"Di Menteng aja ada tujuh titik relawan. Belum lagi daerah yang lain. Ratusan kelompok kali. Untuk me-manage ini tak mudah," kata Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Kita didukung lima partai. Menyatukan lima partai itu saja belum. Ditambah lagi dengan relawan di daerah, sangat belum," ujarnya.

Jokowi menceritakan pengalamannya saat ingin meresmikan kelompok relawan di beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur, salah satunya Trenggalek. Informasi relawan menyebut untuk menuju kota itu dari kota sebelumnya hanya satu jam. Namun, ternyata lebih dari itu sehingga dia tidak dapat meresmikan relawan sesuai jadwal.

"Sehingga Trenggalek kita tinggal. Kita tinggal, waktu itu kita prioritaskan di Pacitan. Yang terjadi apa? Ada 3.000 orang yang nunggu, mereka ngamuk, kursinya dilempari. Akhirnya ya kita telepon minta maaf," ujarnya.

Jokowi berharap dengan dibentuknya posko kampanye nasional yang telah diresmikan Jokowi dan Jusuf Kalla pada Selasa siang tersebut, pengorganisasian relawan di seluruh Indonesia dapat menjadi lebih mudah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Malut Diduga Beli Aset Pakai Uang dari Pengusaha Tambang

Gubernur Malut Diduga Beli Aset Pakai Uang dari Pengusaha Tambang

Nasional
Eks Hakim Konstitusi: Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Eks Hakim Konstitusi: Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Nasional
Bareskrim Kirim Tim Buru 3 Buron Kasus Pembunuhan Vina

Bareskrim Kirim Tim Buru 3 Buron Kasus Pembunuhan Vina

Nasional
Saksi Sebut Mutu Beton Tol Layang MBZ di Bawah Standar

Saksi Sebut Mutu Beton Tol Layang MBZ di Bawah Standar

Nasional
PDI-P Tidak Undang Jokowi ke Rakernas: Beliau Sangat Sibuk dan Menyibukkan Diri

PDI-P Tidak Undang Jokowi ke Rakernas: Beliau Sangat Sibuk dan Menyibukkan Diri

Nasional
Kacau-balau RUU Penyiaran, Ancam Demokrasi dan Pasung Kebebasan Pers

Kacau-balau RUU Penyiaran, Ancam Demokrasi dan Pasung Kebebasan Pers

Nasional
LPSK Beri Perlindungan dan Rehabilitasi Psikologis 4 Saksi Kasus Korupsi SYL

LPSK Beri Perlindungan dan Rehabilitasi Psikologis 4 Saksi Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo

Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo

Nasional
Kementerian KP Terjunkan Penyuluh Perikanan hingga Taruna untuk Bantu Korban Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KP Terjunkan Penyuluh Perikanan hingga Taruna untuk Bantu Korban Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
3 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Madinah

3 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Madinah

Nasional
TNI AL Petakan Rute dan Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster

TNI AL Petakan Rute dan Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster

Nasional
Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com