Fadli Zon Sarankan Jusuf Kalla Mundur Jadi Cawapres karena Sudah Kritik Jokowi

Kompas.com - 26/05/2014, 19:42 WIB
Fadli Zon KOMPAS.com/Sandro GatraFadli Zon
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fadli Zon menyarankan Jusuf Kalla mundur dari pencalonannya sebagai wakil presiden. Hal itu didasarkan pada pernyataan Kalla tentang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang kini menjadi calon presiden bersama Kalla.

Menurut Fadli, menjadi aneh bila seseoarang yang pernah mengkritik pencapresan Jokowi kemudian maju sebagai cawapresnya. "Nah, itu yang harus menjawab Pak JK sendiri, kalau di Amerika pasti sudah mundur itu. Aduh, kalau di luar negeri kalau video itu diunggah, pasti mundur itu (yang bicara)," kata Fadli di rumah Polonia, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2014) sore.

Menurut Fadli, perubahan sikap Kalla yang dulu terkesan meremehkan Jokowi dan kini bersedia menjadi wakilnya adalah sesuatu hal yang fatal. Dia pun menyarankan JK untuk memberikan penjelasan kepada publik tentang perubahan sikapnya tersebut.

"Ini saya bukan provokasi. Itu menurut saya satu hal yang sangat fatal, karena itu pendapat yang terekam bukan rekayasa. Harus dijelaskan kepada publik maksudnya apa. Karena menurut saya tidak perlu ada interpretasi lain," ujarnya.

Video pernyataan Kalla yang mengkritik Jokowi itu beredar di media sosial. Wakil Presiden RI 2004-2009 itu sudah memberikan klarifikasi mengenai pernyataannya itu. Menurutnya, pernyataan itu dia keluarkan saat Jokowi baru 3-4 bulan menjabat sebagai Gubernur DKI sehingga Jokowi dianggapnya belum memiliki kapasitas mumpuni sebagai capres.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X