Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Suryadharma di Koalisi, Prabowo Dinilai Membela Tersangka Korupsi

Kompas.com - 26/05/2014, 17:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Penetapan status tersangka Menteri Agama Suryadharma Ali dinilai akan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap koalisi yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilu presiden mendatang. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan agar Suryadharma tak terlalu diberikan peranan dalam koalisi tersebut.

"Kalau Prabowo memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi itu, maka dibutuhkan orang yang punya komitmen dan etika yang baik," kata Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan dalam sebuah diskusi di Kantor ICW, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Suryadharma adalah Ketua Umum PPP. Dalam Pilpres 2014, PPP bersama lima parpol lain, yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Golkar, dan PBB mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

Menurut Ade, selama ini pasangan Prabowo-Hatta memiliki "image" yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan Suryadharma dalam koalisi justru akan membuat pandangan masyarakat terhadap koalisi menjadi negatif.

"Paling tidak dari sisi image akan memengaruhi, di mana Prabowo akan dinilai membela orang yang menjadi tersangka korupsi," katanya.

Sebelumnya, Menteri Agama Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012-2014 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Suryadharma diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai menteri dalam proses pengadaan pemondokan haji, katering, perjalanan ibadah haji, dan transportasi.

Suryadharma sudah mengajukan pengunduran diri secara lisan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya, ia merasa tidak perlu mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PPP lantaran tidak ada kader PPP yang memintanya mundur. Prabowo meyakini pendukungnya itu tidak melakukan korupsi seperti yang dituduhkan KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com