Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Tantangan "Dua Matahari"

Kompas.com - 20/05/2014, 08:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang akan maju dalam Pemilu Presiden 2014. Mereka diusung PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Bersatunya Jokowi dan Kalla sering diibaratkan sebagai "dua matahari" karena keduanya dinilai memiliki karakter yang sama kuat dalam hal kepemimpinan. Ada kekhawatiran, sosok yang seperti ini akan memunculkan dualisme kepemimpinan.

Peneliti Charta Politika, Yunarto Wijaya, melihat bahwa kekhawatiran itu menjadi tantangan bagi Jokowi dan Kalla. Ia memahami mengapa pilihan akhirnya jatuh pada Kalla, bukan Abraham Samad yang juga disebut sebagai kandidat kuat pendamping Jokowi.

"Pertanyaannya, dalam kepentingan elektoral, variabel yang ada di Samad ada juga di Jokowi. Artinya, tidak ada yang baru dari Samad untuk menambah market pasangan itu," ujarnya saat ditemui di Gedung Joang 45, Senin (19/5/2014) kemarin.

Sementara itu, Kalla, lanjut Yunarto alias Toto, memiliki variabel yang berbeda dengan Jokowi. Dalam beberapa hal, kondisi ini layak disebut ada dua matahari. Namun, perbedaan variabel tersebut justru bukannya saling bertabrakan, melainkan saling melengkapi.

"Apa Jokowi punya pengalaman cukup dalam mengelola birokrasi? Mengelola parlemen? Mengelola hubungan internasional? Itulah yang dimiliki JK," ujar Toto.

"Walaupun (dalam hal ini), kekurangan yang harus dijawab adalah jangan sampai terkesan bahwa Jokowi seakan tenggelam oleh JK yang notabene memiliki kemampuan, pengalaman lebih," lanjutnya.

Toto menegaskan, kondisi itulah yang akan jadi tantangan pasangan tersebut, bagaimana agar Jokowi benar-benar memainkan peran sebagai king maker dan Kalla memainkan peran sebagai back-up kepemimpinan. Jokowi tak boleh hanya menjadi simbol, kemudian Kalla dominan di dalam kekuasaan.

Tua tak masalah

Joko Widodo mengaku, pemilihan nama Jusuf Kalla sebagai bakal calon wakil presiden berdasar pada sejumlah pertimbangan. Pertama, Kalla bukan ketua umum partai. Itu menunjukkan kerja sama politik yang dibangun PDI Perjuangan bukan koalisi bagi-bagi kursi.

"Selanjutnya, ada elektabilitas, pengalaman, rekam jejak, dan lain-lain. Meski saya di birokrasi juga sudah sembilan tahun, (rekam jejak Jusuf Kalla) juga sangat diperlukan," ujar Jokowi.

Menurut dia, Kalla juga mampu bekerja produktif. Ia mengatakan, pada usianya yang mencapai 72 tahun, Kalla menunjukkan kematangannya di berbagai bidang.

"Ndak kalah pentingnya, masalah kompetensi, baik kemampuan di ekonomi maupun politik," lanjut Jokowi.

Dengan rekam jejak masing-masing, Jokowi telah menegaskan kepada Kalla soal pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden jika mereka terpilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com